Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 06 Jun 2019 - 23:48:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Jika TKN Kuasai 80 Persen di Parlemen, Pengamat: Orde Baru Jilid II Akan Terulang Kembali

tscom_news_photo_1559839714.jpeg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kwahtir jika koalisi Jokowi-Maruf Amin menguasai 80 persen di Parlemen. Maka Orde Baru jilid II akan terulang kembali.

Kekwahtiran ini bisa terlihat dengan isu bahwa PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) dengan bertambahnya dua partai ini maka otomatis DPR akan dikuasai koalisi Jokowi-Maruf Amin.

"Ini kan dari UU MD3 nya kan memang hampir pasti TKN akan menguasai DPR. Makanya menurut saya agar orde baru jilid II tidak terjadi, supaya lagu tidak setuju tidak sering terjadi, supaya drama-drama walk out tidak sering terjadi maka sebaiknya kita doakan supaya anggota DPD dalam memilih ketua MPR itu bisa memilih ketua yang dari oposisi," kata Hendri saat dihubungi TeropongSenayan, Jumat (7/6/2019).

Karena, lanjut ia, peyeimbang itu penting, dengan MPR yang oposisi, maka keseimbangan pemerintahan yang demokratis ini bisa terjadi.

"Memang sulit untuk di wujudkan tapi harusnya bisalah karena kalau kita kembali lagi ke Orde Baru jilid II dengan semuanya menyanyikan lagu setuju itu sebuah kemunduran untuk pembagunan negeri ini," ucapnya.

Hendri juga menakuti ketika TKN akan menguasai Parlemen maka semua kebijakan pemerintah akan disetujui oleh DPR.

"Pada saat ada kebijakan pemerintah bertentangan dengan kepentingan rakyat dengan kemakmuran rakyat, kesehatan rakyat maka harus ada keritikan-keritikan tajam kepada pemerintah, sehingga apa yang dilakukan pemerintah atau kebijikan pemerintah memang benar-benar sesuai dengan kemaslahatan rakyat dan umat. Ya semoga saja tidak terjadi orde baru jilid II dan nyayian lagu setuju yang bergema di kawasan MPR dan DPR," kata Hendri.

Sebelumnya, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade menanggapi isu mengenai pindahnya PAN-PD ke Koalisi.

Menurut Andre hal tersebut merupakan suatu kewajaran, sebab koalisi ingin menambah personil di parlemen sekitar 80 persen.

"Bagi kami sih, kami hormati. Pertama wajar pemerintah ingin menambah koalisi. Kita mendengar beberapa waktu lalu pemerintah Pak Jokowi ingin menambah koalisi di parlemen sekitar 80 persen. Wajar dong mereka berharap Demokrat dan PAN gabung ke mereka," ujar Andre kepada wartawan, Kamis (6/6/2019). (Bara)

tag: #prabowo-subianto  #jokowi  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...