Saat ini konsolidasi kekuatan militer internasional yang mengarah pada terjadinya kesepakatan Asia Pasifik baru, dihancurkan rezim Jokowi, konglomerat taipan kriminal dan jaringan kekuasaannya.

Gangguan rezim Jokowi dan kelompoknya ini mengarah pada kesepakatannya dengan Cina Komunis yang mengklaim Laut Cina Selatan atas klaim kedaulatannya. Kesepakatan Jokowi ini terkait dengan proyek OBOR sebagai bagian belt road initiave.

Rezim Jokowi sengaja merusak jalan dengan cara mendelegitimasi kedaulatan rakyat di Indonesia, dimana prinsip kemanusiaan dan keadilan berada di dalamnya.

Bagi kami yang merupakan kelompok oposisi dan tidak lagi berada dalam dukungan konstelasi pemilu, termasuk pilpres 2019, tindakan atas pembunuhan dan penyiksaan rakyat saat demonstrasi 21-22 Mei 2019, menghasilkan kekecewaan mendalam bagi kami.

Sikap represi rezim Jokowi tersebut terindikasi mengamankan kepentingan kelompok taipan kriminal yang menjadi kongsi kekuasaannya demi belt road initiave.

Tentu sikap rezim Jokowi saat ini mendorong kekuatan oposisi rakyat saat ini untuk semakin mempertegas sikapnya.

Bagi rakyat Indonesia yang berada dalam kelompok oposisi rakyat, lebih memilih tegaknya kedaulatan rakyat sebenar-benarnya.

Hal ini sesuai kesepakatan sejarah melalui konsensus pembukaan UUD 45 yang ditegaskan, ""Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Dengan adanya rezim Jokowi di dalam OBOR, maka Jokowi telah merusak rencana tatanan Asia Pasifik, dimana rakyat Indonesia berhak atas kedaulatannya dalam tatanan nasional dan internasional.