JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai sinyal Demokrat merapat ke koalisi Jokowi semakin menguat pasca-pertemuan keluarga SBY yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas dengan Jokowi dan Megawati.

Menurut Karyono, jika Partai Demokrat masuk dalam koalisi pemerintahan akan ada implikasi politik lainnya. Karyono mengatakan implikasi politik itu adalah bisa menjadi batu loncatan AHY untuk melenggang sendiri maju di Pilpres 2024 tanpa Jokowi dan PDI Perjuangan.

"Jika hal ini yang terjadi maka sama saja ibarat memelihara anak macan," ujar Karyono saat dihubungi awak media, Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Dia mengatakan keputusan mengakomodasi Demokrat boleh jadi merupakan kebutuhan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan.

Dengan keberadaan Demokrat, dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen otomatis akan semakin kuat.

"Di periode kedua pemerintahan, Jokowi membutuhkan dukungan politik yang kuat untuk menuntaskan pembangunan," kata dia.

Karyono menekankan dengan masuknya Demokrat kepada koalisi Jokowi, bukan tidak mungkin justru akan "membonsai" Demokrat dan AHY itu sendiri. Karena pada Pemilu 2024 yang akan datang Demokrat belum tentu mendapat "coattail effect" atau efek ekor jas.

"Jika sendainya AHY sendiri yang menjadi menteri maka gerakan dan manuver politik AHY tidak bisa sebebas jika dia berada di luar pemerintahan," ujar dia.

Namun demikian, kata Karyono, jika memang ada skenario membangun koalisi antara Demokrat dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024 maka bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Jokowi sangat efektif sebagai awal yang baik untuk melakukan tahap-tahap strategi ke depan.

Meski demikian, hal tersebut tergantung skenario politik dan bagaimana masing-masing kekuatan politik saling memanfaatkan momentun dan peluang-peluang yang ada.

"Jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik, silahturahim para pemimpin bangsa seperti yang dilakukan keluarga SBY, Jokowi, Megawati, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk merekatkan kembali persatuan yang sudah mulai retak dan menguatkan kembali nilai-nilai demokrasi yang belakangan mulai menurun," jelasnya. (Bara/Ant)