Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Kamis, 20 Jun 2019 - 21:10:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Kuasa Hukum 02: Saksi Ahli KPU Tak Mampu Membantah Kecurangan

tscom_news_photo_1561039843.jpeg
Saksi Ahli KPU, Masudi Wahyu Kisworo (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (HPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Iwan Satriawan menilai saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU sebagai termohon dalam sidanghari ini tidak mampu membantah kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2019.

Ahli yang dihadirkan KPU, Masudi Wahyu Kisworo, menurutnya hanya menjelaskan bahwa dia adalah sosok yang mendesain sistem informasi perhitungan suara atau situng.

Marsudi, kata Iwan, juga mengaku tidak bertanggu jawab atas sistem situng yang dibuatnya. Telebih dalam hal keamanan sistem tersebut, yang justru menjadi masalah utama yang ingin diketahui pihak pemohon.

"Padahal, sebenarnya yang kami kejar adalah, apakah sistem informasi yang di dalamnya ada situng itu yang digunakan oleh KPU untuk menginformasikan kepada publik tentang perolehan suara yang kemarin ramai itu sistemnya itu aman. Sehingga tidak ada kemungkinan diintervensi oleh faktor eksternal," kata Iwan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Iwan menegaskan, mengapa pihaknya begitu ingin tahu mengenai keamanan sistem tersebut, karena kemarin ahli yang dihadirkan oleh pemohon mampu membuktikan mudahnya sistem itu diintervensi oleh pihak lain.

Menurutnya, apabila mudah diintervensi, bisa saja data yang diinput dalam sistem tersebut tidak berdasarkan data yang benar.

"Ahli kami, telah membuktikan bahwa sistem itu tidak aman, Karena itu bisa diintervensi, dipenetrasi oleh faktor eksternal. Karena itu kemudian kita mengatakan bahwa gambar data yang disampaikan oleh kpu ketika proses rekap suara itu tidak benar," tegasnya.

"Karena para ahli menemukan beberapa dokumen yang di-upload di situng itu, itu adalah dokumen hasil editan, bukan dokumen yang original," terang Iwan.

Iwan mengatakan, penjelasan ahli tadi, justru menunjukkan ada kelemahan pada sistem situng.

"Harusnya kalau data itu original, dia tidak bisa termasuk sistem situng, kata ahli tadi. Kalau seandainya ada dokumen edit yang bisa dimasukkan, berarti sistemnya yang tidak benar kan," jelasnya.(plt)

tag: #kpu  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, JPPI Berikan Rapor Merah Di Sektor Pendidikan

Oleh Givary Apriman
pada hari Kamis, 22 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pendidikan belum menjadi prioritas negara selama satu tahun kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres ...
Berita

Ulang Tahun Ke 56, Airlangga Klaim Dibawah Pimpinannya Golkar Semakin Solid

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Acara tasyakuran dalam rangkaian HUT Partai Golkar ke-56 dihadiri para senior dan sesepuh Partai Golkar.  Kehadiran tokoh-tokoh senior partai berlambang pohon ...