Berita
Oleh ferdiansyah pada hari Rabu, 26 Jun 2019 - 10:07:22 WIB
Bagikan Berita ini :

Berkas Tak Lengkap, TKN Berharap MK Tolak Permohonan BPN

tscom_news_photo_1561518442.jpeg
Ilustrasi sidang di Mahkamah Konstitusi (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma"ruf Amin berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Penolakan bisa dilakukan karena pemohon tidak mematuhi tata beracara, yakni tidak melengkapi berkas yang wajib diserahkan.

"Mungkin tidak pernah muncul hingga saat ini, ada salah satu bagian eksepsi yang kami mohonkan kepada mahkamah mengenai kelengkapan berkas," ujar Kuasa hukum Jokowi-Ma"ruf, Andi Syafrani di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Andi, berkas permohonan merupakan hal yang wajib diserahkan oleh pemohon saat mendaftarkan gugatan ke MK.

Dalam sengketa pilpres, pemohon wajib menyediakan 12 rangkap berkas permohonan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan MK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Presiden dan Wapres.

Terkait persyaratan itu, Andi menyebut tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak melengkapinya. Hal itu, kata dia, terlihat dari berkas Akta Penyerahan Permohonan Pemohon (AP3) yang diserahkan panitera kepada mahkamah.

"Kalau ini terbukti faktanya, pemohon tidak menyerahkan berkas sebanyak 12 rangkap maka sepatutnyalah Mahkamah menolak permohonan ini. Jadi tidak usah masuk ke pokok perkara atau soal isu yang diperdebatkan dalam persidangan," ujarnya.

Terkait hal itu, Andi menegaskan pihaknya tetap meminta MK memberikan tanggapan. Ia tidak ingin ketentuan hukum acara yang telah diatur oleh MK justru ditabrak oleh Prabowo-Sandi.

Nah, kami ingin memulai dari yang awal dulu tentang berkas. Apakah benar berkas tersebut mereka ajukan 12 rangkap dan kalau tidak benar sudah sepatutnya permohonan ini tidak pernah dianggap ada," ujar Andi.

"Karena apa? Tidak usah kita bicara soal lain-lain. Sejak awal saja mereka sudah tidak sesuai dengan hukum acara," ujarnya menambahkan.(plt)

tag: #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Laporan Keuangan BI 2019 Raih Opini WTP dari BPK

Oleh windarto
pada hari Jumat, 29 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan ...
Berita

Ingat, Pelonggaran PSBB Bisa Gagal Seperti di Korea Selatan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Korea Selatan yang dijadikan model penanganan virus  Corona ternyata menghadapi pandemi gelombang kedua. Situasi ini menjadi memprihatinkan karena ini menjadi bukti ...