JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan ada keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian terkait dalam penanganan penyelidikan kerusuhan di Papua.
"Ada (kaitannya dengan pihak asing) tapi ini kan penanganannya harus komprehensif. Polri tentunya akan koordinasi dengan Kemlu, dengan lembaga dan kementerian," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2019).
Iqbal menjelaskan kepolisian dan kementerian, serta lembaga terkait kini sedang berupaya memetakan penyebab dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kerusuhan tersebut.
Ia menyebut diplomasi antar negara menjadi prioritas utama untuk menjamin keamanan masyarakat.
"Sebenarnya kelompok-kelompok lokal yang diduga ada kaitannya dengan kerusuhan ter-connect dengan beberapa pihak luar. Ini sedang kami petakan," jelasnya.
Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan siapa dan dari negara mana pihak asing yang terlibat itu.
Sore ini, Kapolri-Panglima TNI Terbang ke Papua
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berencana terbang ke Papua sore ini. Keduanyaakan berkantor disana sampai situasi dipastikan kondusif.
Terdapat sejumlah rencana yang akan dieksekusi Kapolri dan Panglima TNI selama berada di Bumi Cenderawasih.
"Rencana (terbang) pukul 16.00 WIB untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap sangat penting," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi M. Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/9/2019), seperti dilansir cnnIndonesia.
Iqbal menjelaskan kehadiran petinggi dua institusi tersebut tidak lain ialah untuk memberikan jaminan keamanan agar situasi dan kondisi kembali tenang. Tujuan lain juga agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa was-was.
Lebih lanjut, dia menambahkan saat ini terdapat sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri di Papua dan Papua Barat. Ia mengklaim pihaknya senantiasa melakukan pendekatan kemanusiaan dan dialog merespons setiap demonstrasi yang ada.
"Kita sementara ini yakin dengan tindakan persuasif yang kita lakukan," ujar Iqbal.
Kendati begitu, menurut dia, Polri akan tegas menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Sebelumnya, Kapolri sudah memerintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat tentang larangan demonstrasi di dua wilayah itu. Larangan itu harus dikeluarkan demi menghindari potensi aksi anarkis yang awalnya bermula di Manokwari (Papua Barat) dan Jayapura (Papua) tersebut.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya juga mengaku telah menduga ada provokator dalam kerusuhan Papua. Apalagi, sampai mengakibatkan anggota TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia.
"Ya, memang ada (provokator). Memang ada. Jadi sering saya katakan memang poros gerakan politiknya sedang masif. Sekarang betul-betul sedang masif," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).
Moeldoko mengaku sudah meminta laporan dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Joppye Onesimus Wayangkau terkait kabar enam orang tertembak di Papua.
Berdasarkan kabar yang ia terima, Moeldoko menambahkan seorang anggota TNI tewas dan dua anggota Polri luka-luka. Namun, dalam pemberitaan Reuters dilaporkan enam masyarakat sipil tewas diberondong oleh aparat keamanan.
Ia menyebut kebenaran dari laporan yang ditulis media asing itu masih belum jelas sampai saat ini.
"Sementara dari Pangdam tadi, karena Pangdam dengan Panglima TNI baru turun dari pesawat, sementara jawabannya seperti itu. Belum ada laporan," ujarnya.
Moeldoko berkata kondisi Papua yang semakin panas ini tak terlepas dari kegusaran kelompok poros politik dan bersenjata. Ia menyebut kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka itu cemas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di Bumi Cenderawasih. (Alf)
