Opini
Oleh Gde Siriana (Insan Peduli Bangsa, Direktur Eksekutif Government & Political Studies) pada hari Selasa, 10 Sep 2019 - 20:34:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Prediksi Bank Dunia Ekonomi RI 2022 Tumbuh 4.6 Persen, Jokowi Batalkan Pindah Ibu Kota

tscom_news_photo_1568122441.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

Bank dunia di hadapan Jokowi saat bertandang ke istana 2 September lalu, memaparkan prediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 hanya akan tumbuh pada angka 4,6%. Prediksi Bank Dunia juga menunjukkan tren negatif sejak 2018 (5.17%), 2019 (5.1%), 2020 (4.9%).

Sementara sejak Agustus lalu, Jokowi justru mengumumkan rencana pindah Ibukota ke pulau Kalimantan yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Permasalahannya bukan hanya anggaran yang besar, tetapi apakah rencana pindah ibukota proper dalam situasi ekonomi nasional yang sedang sulit di tengah gejolak ekonomi global yang diprediksi banyak lembaga ekonomi dan keuangan internasional sedang menuju resesi.

Jika mengamati kondisi ekonomi saat ini saja dengan pertumbuhan hanya berkisar 5%, Pemerintah masih menghadapi trio defisit (neraca dagang, CAD & anggaran negara) dan masalah keuangan/likuiditas seperti defisit BPJS. Bahkan pada th 2020 pemerintah merencanakan mengurangi subsidi energi, yang sangat mungkin diikuti dengan kenaikan harga (Tempo.com 6 Sep 2019).

Jadi dapat dikatakan rencana memulai pembangunan ibukota baru pada tahun 2022 sangat tidak relevan lagi. Sebaliknya pemerintah harus segera membenahi ekonomi nasional di masa jelang krisis global untuk menyelamatkan negara dari krisis yang lebih besar. Paradigma ini jauh lebih rasional ketimbang urusan pemindahan ibukota yang masih belum jelas dampaknya secara ekonomi dalam waktu dekat.

Jokowi harus segera umumkan penundaan pemindahan ibukota hingga ekonomi nasional membaik. Ini perlu agar semua kementerian, BUMN, pengusaha dan masyarakat fokus pada penyelematan ekonomi nasional. Perlu kebijakan yang efektif berdampak langsung pada persoalan mendasar yang sesungguhnya seperti produktifitas yang rendah dan perlambatan pertumbuhan angkatan kerja. Reindustrialisasi dan relokasi industri ke 5 pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua harus segera dimulai, tanpa perlu pindah ibukota.

Penundaan pindah ibukota oleh Jokowi juga dapat mencegah keraguan dan sikap rnenunggu para investor baik asing maupun domestik tentang kapan kepastian pindah ibukota.

Belum lagi jika reasoning Jokowi tentang pemindahahan ibukota seperti scheme pembiayaan BUMN-Swasta dan full swasta dan lokasi di tengah-tengah wilayah RI bisa saja akan ditiru oleh pemerintah propinsi. Misalnya Jawa Timur akan pindahkan ibukota lebih ke tengah-tengah dengan scheme pembiayaan swasta dan tidak gunakan APBD. Siapa pihak swasta yang tidak tergiur dengan Tera Project?

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Indonesia Menuju New Normal Corona

Oleh Heri Gunawan Anggota komisi XI DPR RI Dari Fraksi Partai Gerindra
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Hal ini ...
Opini

Perekonomian Dunia Tidak Akan Sama Lagi dengan Sebelum Pandemi

Pandemi Covid-19, sebagaimana yang dinyatakan kolumnis CNN, Nic Robertson dalam artikelnya, “The Pandemic Could Reshape The World Order” (CNN,23/05/2020 ) bahwa pandemi tidak hanya ...