Ini Bukan Soal Pelantikan

Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) pada hari Selasa, 22 Okt 2019 - 17:46:31 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1571741191.jpg

Momen Pelantikan Presiden Jokowi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019) sore. (Sumber foto : Ist)

Lebay! Begitulah komentar sebagian rakyat terkait besarnya parade pasukan yang mengawal pelantikan Jokowi-Ma"ruf sebagai presiden dan wapres terpilih. 31.000 pasukan dengan peralatan perang termasuk tank berada di sekitar lokasi pelantikan. Pelabuhan dan supermarket dijaga ketat. Hiburan rakyat di lokasi car freeday dan monas ditutup. Bahkan demo dilarang sejak seminggu sebelum pelantikan. Berlebihan! Begitulah kira-kira persepsi publik yang muncul.

Kenapa pasukan itu tidak dikirim ke Papua untuk melindungi sejumlah imigran yang dibantai dan dibakar hidup-hidup? Menjaga kantor bupati, kantor gubernur dan aset negara yang dirusak dan dibumi hanguskan? Begitulah diantara tanggapan yang banyak muncul di media sosial.

Tentu, aparat punya alasan. Pertama, sebelum pelantikan Presiden-wapres terjadi demo besar-besaran, terutama dari kalangan mahasiswa. Ada bentrokan yang mengakibatkan dua mahasiswa mati dan beberapa lainnya luka-luka. Bahkan ada yang pecah tengkorak kepalanya. Jadi, aparat ingin memastikan pelantikan betul-betul aman. No demo, no keributan. 

Kedua, pelantikan presiden-wapres identik dengan pergantian pejabat. Kapolri dan Panglima adalah pejabat tinggi negara. Wajar jika mereka harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden. Loyalitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tanggungjawab dan fungsi politik. Sampai disini, pengerahan pasukan mulai bisa dimengerti.

Beda dengan 2014. Tak ada demo dan kekecewaan rakyat terhadap Jokowi. 2019 situasinya betul-betul berubah. Yang berbaris di jalan Gatot Subroto, Soedirman, Bundaran HI, Thamrin dan sekitarnya tak lagi rakyat, tapi aparat. Ini bukan pesta rakyat lagi, tapi pesta aparat dan pejabat. Memang beda!

Isu pelantikan, dua-tiga hari kedepan diprediksi akan redup. Publik tak lagi membicarakannya. Justru ada hal penting yang nampaknya lepas dari perhatian rakyat. Apa itu? Pertama soal isi pidato Jokowi. Tak banyak tanggapan. Apakah karena rakyat sudah tak lagi percaya kata-kata Jokowi? Entahlah. Kedua, soal koalisi. Siapa saja yang akan dipercaya Jokowi untuk membantunya di kabinet? Dan dimana posisi Prabowo dan Surya Paloh? Begitu juga Tito Karnavian yang rumornya akan menjabat sebagai mendagri. Soal ini, kita perlu bahas dalam artikel tersendiri.

2014, lima tahun lalu, pidato Jokowi menyinggung soal demokrasi. Indonesia adalah negara demokratis ketiga di dunia, kata Jokowi. Sekarang? Setelah lima tahun negara ini dipimpin Jokowi, bagaimana nasib demokrasi? Tanyakan pada dosen, mahasiswa, pers dan ulama. Di benak mereka ada jawaban pastinya. Jangan tanya rektor, karena sejak dipilih oleh menteri, para rektor sudah berubah fungsi jadi agen kekuasaan 

2019 kali ini Jokowi bicara lima hal. Pertama, pembangunan SDM. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi.

Point nomor 1,2 dan 5 itu program jangka panjang dan berkesinambungan. Pembangun SDM, infrastruktur dan transformasi ekonomi tak cukup hanya lima tahun. It"s good, dan perlu didukung. Kendati faktanya, target dan janji pertumbuhan ekonomi 7-8 persen lima tahun lalu tak terbukti. Selama kepemimpinan Jokowi pertumbuhan ekonomi tak lebih dari 5 persen.

Yang sedikit perlu dicermati adalah point nomor 2 dan 3. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Ini mestinya bisa dikerjakan mulai tahun pertama di periode awal. Kenapa baru bicara sekarang? Apa susah dan kendalanya bagi presiden untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi di periode pertama? Gak sulit. Otoritas dan kekuasaan ada di tangan. Cukup dengan satu tanda tangan, semua beres. Hanya soal kebijakan. Kenapa tidak dilakukan? Ini yang jadi pertanyaan

Terlambat! Meski terlambat, tetap lebih baik dari pada tidak sama sekali. Rakyat hanya perlu mengawasi apakah dua janji ini akan direalisasikan kedepan. Kenapa harus rakyat, bukan DPR? Ah, capres saja ikut koalisi, bagaimana sempat ngawasi? Mungkin hanya PKS. Itupun kursinya gak terlalu banyak. Sudah begitu, PKS terus diganggu dengan isu wahabi, khilafah dan Islam radikal. Cukup bayar 10-30 orang untuk demo setiap pekan di depan kantor PKS supaya konsentrasinya terganggu.

Rakyatlah oposisi yang sesungguhnya ketika partai-partai yang seharusnya jadi oposisi memilih ikut koalisi. Gak tahan lihat kursi. Alasannya macam-macam. High politics-lah... demi keutuhan bangsalah... Ketinggian bahasanya bro! Lalu buat opini ada poros ketiga-lah.... Ada penumpang gelap-lah... Klasik!

Dalam situasi seperti ini, rakyat terpanggil untuk menjadi oposisi. Diantara tugas rakyat adalah mengawasi kinerja pemerintahan lima tahun kedepan, termasuk program presiden yang diungkapkan dalam pidato pasca pelantikan Minggu, 20 Oktober kemarin. Melakukan kritik, bila perlu demo jika presiden mengambil kebijakan yang salah. Asal tak anarkis. Tak melanggar hukum. Tetap hati-hati. Pengalaman kemarin, banyak demonstran yang mati. Waspadah...waspadalah...

Jakarta, 22/10/2019 (*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #jokowi  #tnipolri  

Bagikan Berita ini :