JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Golkar merupakan partai tertua di Indonesia, yang kenyang akan asam garam demokrasi. Oleh karena itu, seharusnya tidak memakai mekanisme aklamasi dalam memilih ketua umuam.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Musyawarah Nasional (Munas) pada awal Desember 2019 nanti, maka Golkar tidak mencerminkan sebagai partai yang demokratis. Dengan kata lain, demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pangi mengatakan hal itu menanggapi wacana calon ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi. Di samping itu, hanya ada calon tunggal pada Munas Golkar yang akan digelar di Jakarta.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menilai, mestinya momentum Munas melahirkan kader terbaik untuk tampil, bukan malah memunculkan calon tunggal.

"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," papar Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi. Sebab, partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader.

"Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa," ujar Pangi.(plt)