JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp18,7 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, enam BUMN akan menerima PMN secara tunai. Selain itu, terdapat satu BUMN lagi yang menerima PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan. Dengan demikian, total tujuh BUMN yang mendapat tambahan modal.
"Arah kebijakan pembiayaan non utang pada 2020 salah satunya adalah mendorong pembiayaan investasi kepada BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lainnya," kata Sri Mulyani, di Komisi XI DPR, Senin (2/12/2019).
BUMN yang bakal menerima suntukan dana yakni PT PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Geo Dipa Energi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dari masing-masing BUMN, yang mendapat tambahan modal paling besar adalah PLN dan LPEI sebesar Rp5 triliun. PMN yang diterima PLN akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan seperti pengembangan pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT), transmisi, gardu induk, serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Sementara itu, suntikan modal untuk LPEI sebesar Rp4 triliun dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas usaha yaitu kegiatan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Sedangkan sisanya sebesar Rp1 triliun digunakan untuk penugasan untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara non tradisional.
Kemudian, Hutama Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp3,5 triliun. Alokasi PMN pada perusahaan konstruksi ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun sebelumnya, yakni untuk menyelesaikan ruas-ruas prioritas jalan Tol Trans Sumatera, meliputi Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar- Pematang Panggang- Kayu Agung.
Pemerintah juga memberikan pembiayaan kepada SMF sebesar Rp2,5 triliun untuk program pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selanjutnya, pembiayaan kepada PNM sebesar Rp1 triliun dan Geo Dipa Energi Rp700 miliar.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan senilai Rp1 triliun. Namun, Sri Mulyani, belum menyebutkan BUMN yang akan menerima kucuran dana tersebut.
"Ini adalah terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor, khususnya impor minyak dan gas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan," tuturnya.(plt)
