Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 19 Feb 2020 - 16:37:49 WIB
Bagikan Berita ini :

PBHI Jakarta Sebut RUU Omnibus Law Pesanan Rakyat, Bukan Investor

tscom_news_photo_1582105069.jpeg
Demo buruh soal Omnibus Law (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- KetuaPerhimpunan Bantuan Hukum Indonesia wilayah Jakarta (PBHI Jakarta), Sabar Daniel Hutahaean menyebutRUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat pemerintah dipenuhi aturan yang serampangan.

Hal itu ditengarai karena Pemerintah hanya melibatkan kalangan Pengusaha dalam merumuskannya tanpa merangkul masyarakat. Dia beranggapan masyarakatlah yang semestinya memegang peranan besar dalam pembuatan UU Sapu Jagat itu.

"Terkait pasal per pasalnya di dalam Omnibus Law harus berpihak kepada kepentingan rakyat pula tentunya, karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan, pesanan pasal per pasal harus dilihat kebutuhan rakyat, rakyatlah sebagai pemesannya, bukan pengusaha atau investor," ujar Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima TeropongSenayan, Rabu (19/2/2020).

Daniel menjelaskan, meski peraturan dalam Omnibus Law bertujuan merampingkanregulasi, serta memperbaiki peraturan yang tumpang tindih antar Undang-undang, pelibatan pihak masyarakat mutlak dilakukan.

Segala pihak terkait yang memiliki kepentingan dalam peraturan Omnibus Law tak boleh disingkirkan hanya karena Pemerintah berusaha menggemukkan beberapa kebijakan yang dinilai kurang produktif.

"Diperlukan pembahasan yang melibatkan semua pihak sejak masih dalam perencanaan sebagaimana terkait peraturan yang mengatur perancangan dan penetapan sebuah peraturan Perundang-undangan," paparnya.

Kendati pihak DPR telah menyatakan akan melibatkan masyarakat terutama kaum buruh untuk membahas RUU ini, Daniel khawatir hal itu bisa saja meleset dari harapan. Sebab, hal itu takkan jauh berbeda seperti RUU KPK yang beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR meski mendapat banyak penolakan.

"Seluruh lembaga atau organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan untuk membahas tentunya, sebelum seluruh pasal sapu jagat itu diketuk oleh DPR," tandasnya. (Bng)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Polisi Uber Pembunuh Editor Metro TV, Belasan Orang Diperiksa

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 11 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Polisi menduga kuat editor Metro TV Yodi  Prabowo tewas dibunuh. Ada luka bekas tusukan di leher dan dada. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus ...
Berita

Pengamat Ini Duga Ancaman Reshuffle Berkaitan Dengan Penolakan RUU HIP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  Pakar Komunikasi Politik Kennorton Hutasoit menilai, ancaman reshuffle Presiden Jokowi bisa terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Pasalnya di bulan tersebut Presiden ...