Oleh Givary AprimanĀ  pada hari Kamis, 02 Apr 2020 - 10:10:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Kebijakan Terganjal Pusat, Bupati Mamteng Semprot Luhut

tscom_news_photo_1585797001.jpg
Bupati Membramo Tengah Ricky Ham Pagawak (Sumber foto : Istilah)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak menentang kebijakan Pemerintahan Pusat yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan soal menolak lockdown Papua.

Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menolak kebijakan Pemerintah provinsi Papua yang menutup seluruh akses menuju Pulau paling timur Di Indonesia tersebut.

"Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami dan negeri kami!," ujar Ricky dalam video singkat yang viral baru baru ini, Kamis (02/04/2020).

Ricky menilai kalau Luhut sebaiknya lebih berhati -hati dalam membuat sebuah pernyataan karena kondisi di lapangan sangat berbeda.

Ricky menegur keras Luhut kalau ini berhubungan dengan masyarakat Papua yang terancam karena semakin merebaknya wabah virus corona.

"Saya mau kasih tahu kepada Pak menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua. Jadi Bapak kalau membuat statement, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta," tegurnya.

Bupati Mamteng itu menegaskan kalau lockdown yang dilakukan di Bumi Cendrawasih tersebut sudah disepakati oleh stakeholder terkait.

"Sehingga kami dengan tegas menolak kebijakan tersebut dan apa yang sudah kami putuskan sudah ditandatangani bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD itu sah! dan kami akan lakukan terus," tegasnya.

Ricky juga menyampaikan kalau kebijakan lockdown ini untuk kepentingan bersama dalam memerangi wabah virus corona.

"Apa yang kami lakukan di sini, itu demi rakyat, bukan demi jabatan seorang Gubernur, Wali Kota atau Bupati," pungkasnya.

Luhut Keberatan Penerapan Lockdown


Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kesempatan menyatakan Lockdown tidak cocok buat Indonesia. "Mengenai lockdown, saya kira tidak perlu berpikir ke situlah. Setiap negara kan punya masalah sendiri-sendiri. Kita masih pada posisi melihat mana yang bisa kita kontrol," katanya dalam siaran langsung di Instagram @kemenkomarves beberapa waktu lalu.

Menurut Luhut, kebijakan belajar atau bekerja dari rumah untuk sementara merupakan langkah yang baik untuk mengurangi mobilitas dan risiko penyebaran COVID-19. Ia juga pola kerja yang mobile dan tak perlu ke kantor tampak lebih efisien dan bisa jadi pelajaran untuk diimplementasikan di masa mendatang.

tag: #corona  #papua  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...