JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menentang usulan Pimpinan KPK yang minta kenaikan gaji. Saut mengaku tidak ridho bila gaji Pimpinan KPK sekarang dinaikan dan hal tersebut diperkuat dengan UU 30/2002 digantikan UU 19/2019. Saut menegaskan agar usulan kenaikkan gaji itu dibatalkan.

"Usulan kan dibuat pada saat UU KPK yang lama, kalau tahu UU seperti sekarang, kagak ridho juga ane," tegas Saut melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (03/04/2020).

Saut mengatakan kalau saat ini KPK era Firli belum memperlihatkan tajinya sebagai KPK. Ditambah melihat dinamika KPK pada saat ini, tepatnya ketika Firli Bahuri cs memimpin.

"Ada kesan yang ditangkap publik "begitu enaknya, mau kerja kagak", itu arti lainnya, jadi bisa saja itu dibatalkan dulu yang kami ajukan," kata Saut.

Saut mengakui kalau usulan gaji pimpinan KPK naik, diusulkan saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Namun bila ditelusuri, sebaiknya ada kembali perhitungan yang matang dan malah lebih baik gaji pimpinan KPK yang sekarang diturunkan.

"Sebaiknya malah gajinya pimpinannya diturunin karena tidak adil itu dengan UU sekarang, beda lagi hitung-hitungannya," ujarnya.

Saut memaparkan saat ia menjabat kalau usulan kenaikan gaji Pimpinan KPK supaya gaji para pegawai KPK yang lain ikut naik juga.

"Jadi persoalannya ide awalnya kita mau naikkan gaji staf, tapi kemudian gaji staf itu patokannya gaji pimpinan. Bukan gaji pimpinan, lalu konsultan punya cara menghitung," paparnya.

Terkait gaji Pimpinan KPK sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

Di aturan tersebut, gaji pimpinan KPK termasuk tunjangannya berkisar pada Rp122 juta, Pimpinan KPK mengusulkan kenaikan gaji yang dikabarkan menjadi Rp 300 juta.