JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Peluncuran kartu pra kerja menjadi angin segar bagi mereka yang kesulitan mendapat pekerjaan. Terlebih di musim pandemi COVID-19 ini, penyediaan lapangan kerja semakin sempit. Tak ayal banyak perusahaan yang tutup diiringi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Sayangnya, kehadiran kartu pra kerja ini masih menyisakan masalah. Situs resmi kartu pra kerja,prakerja.go.id, tak dapat diakses karena kesalahan sistem dalam situs tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan anggota komisi ketenagakerjaan (Komisi IX) DPR, Saleh Partaonan Daulay. Dia mengatakan banyak keluhan masyarakat kepadanya yang mengaku tak bisa mengakses situs kartu pra kerja.
“Saya menerima beberapa pengaduan terkait kesulitan sebagian masyarakat mengakses situs pendaftaran kartu prakerja. Ketika mengakses, keluar tulisan ‘maaf, layanan kami sedang mengalami gangguan’. Ini kan sama artinya pendaftaran tidak bisa dilakukan. Ini terjadi terutama di daerah-daerah pelosok”. Kata Saleh kepadaTeropongSenayan, Senin (13/4/2020).
TEROPONG JUGA:
> Dibuka Hari Ini, Ini Cara Mendapatkan Kartu Prakerja dapat Uang Insentif Rp 3,5 Juta
> Kartu Pra Kerja, Solusi Pengangguran di Indonesia?
> Soal Kartu Pra-Kerja Jokowi, DPR: Rakyat Sudah Bosan Dibohongi
Untuk itu, Saleh mendesak pemerintah agar memperbaiki layanan pendaftaran kartu prakerja. Pasalnya, saat ini masyarakat banyak yang ingin mendaftar. Animo masyarakat untuk mengikuti program itu cukup tinggi. Karena itu, pendaftaran online diharapkan tidak mengecewakan masyarakat.
Bukan tanpa alasan mengapa kartu pra kerja ini mendesak diperlukan. Saleh menjelaskan, di tengah keadaan darurat akibat penyebaran virus korona yang cepat, dapat menjadi bom waktu bagi gelombang PHK. Oleh sebab itu, kartu prakerja mutlak diperlukan karena dianggap sebagai salah satu solusi sementara untuk mengatasi keterpurukan dunia kerja. Di saat banyak anggota masyarakat yang ingin mendaftar, semestinya pelayanan yang mereka terima harus baik dan prima.
“Pemerintah kan menyebut bahwa semuanya sudah siap. Tidak hanya sistem kerja dan pejabat penanggung jawabnya, tetapi juga sistem perangkat lunak penunjangnya juga mesti baik. Ini kan melayani jutaan warga negara. Harus betul-betul profesional dan tidak boleh ada kendala," papar legislator dari dapil Sumatera Utara II ini.
“Apalagi dari sisi anggaran, program ini kan biayanya besar. Kemarin dianggarkan cuma 10 Triliun. Karena ada corona, pemerintah menambah menjadi 20 Triliun. Ini tentu jumlah yang sangat besar. Wajar kalau ekspektasi masyarakat sangat besar pada program ini” sambung Daulaymenjelaskan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan akan menampung total sekitar 5,6 juta orang. Sementara saat ini PHK terus terjadi. Tidak heran jika baru sehari dibuka yang mengakses sudah ada lebih 1,5 juta orang.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, hal itu mengindikasikan beberapa hal. Pertama, animo masyarakat untuk meningkatkan keahlian tinggi. Kedua, jumlah masyarakat yang kena PHK memang tinggi sehingga mereka membutuhkan kegiatan sementara yang dapat meningkatkan kapasitas mereka. Ketiga, ada banyak angkatan kerja kita yang memerlukan pelatihan kerja dan ingin memasuki dunia kerja.
“Kalau daya tampungnya terbatas, sebaiknya pemerintah memikirkan agar kegiatan itu bisa diikuti lebih banyak lagi anggota masyarakat. Realokasi anggaran di kementerian/lembaga bisa dialihkan kepada kegiatan seperti ini. Harapannya, para alumni kegiatan ini dapat diterima bekerja. Selain itu, mereka juga bisa termotivasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri” tandasnya.
