Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Rabu, 27 Mei 2015 - 20:34:35 WIB
Bagikan Berita ini :
Imbas Bagi-Bagi Jabatan

'Stabilitas Pemerintahan Jokowi-JK ke Depan Makin Semrawut'

47jokowi-jk.jpg
Jokowi-JK (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng menilai, semangat lelang jabatan yang tertuang dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, sejak awal menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan PNS maupun masyarakat.

"Bagi PNS, ini (UU) lelang jabatan merupakan penghancuran karier mereka," kata Daeng dalam sebuah diskusi publik bertajuk: Bagi-Bagi Jabatan atau Jual Beli Jabatan di Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Ia mengatakan, persyaratan bagi kalangan PNS dalam kasus lelang jabatan di Kementerian Keuangan jauh lebih berat dari pada Non-PNS.

Menurut dia, lelang jabatan hanya akan menjadi ajang bagi-bagi jabatan di antara partai koalisi pendukung pemerintah.

"Tak bisa dipungkiri, pengalaman bagi-bagi jabatan Menteri telah menimbulkan kontroversi, mengingat dalam masa kampanye Capres-Cawapres Jokowi-JK sebelumnya berjanji tidak akan melakukan bagi-bagi jabatan," paparnya.

Ia khawatir, stabilitas Pemerintahan Jokowi-JK ke depan akan makin semrawut.

"Kita tahu, belum lama ini muncul kasus Keppres (keputusan presiden) bodong terkait dengan pengangkatan salah satu Dirjen hasil lelang jabatan," ungkap Daeng.

"Jadi memang, dalam era kekacauan politik saat ini jabatan birokrasi pemerintahan rentan untuk diperjual belikan," jelasnya. (iy)

tag: #pemerintahan jokowi-jk  #lelang jabatan  #bagi-bagi jabatan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...