Oleh Azmi Syahputra Pakar Hukum Pidana UBK pada hari Jumat, 22 Mei 2020 - 19:49:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Pejabat Kementerian Pendidikan Kok Bermental Pengemis

tscom_news_photo_1590151780.jpeg
Azmi Syahputra, Kaprodi FH Universitas Bung Karno (UBK) (Sumber foto : Istimewa)

Pasca penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rabu (20/5/2020) sekitar pukul 11.00 WIB, diduga beberapa orang pejabat setingkat kepala bagian kepegawaian dan SDM serta beberapa staf di periksa terkait menerima uang THR dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Bagaimana mungkin kampus UNJ sebagai salah satu unit mitra kerja kementrian pendidikan akan ujug-ujug memberikan THR pasti ada permintaan tertentu "yang rasa tekanan" dari pejabat kementerian, pihak UNJ seperti terancam karena yang minta personil lembaga yang cukup dianggap strategis dalam hubungan kinerja pengembangan SDM UNJ, diduga pihak UNJ tidak ada pilihan lain, mau tidak mau karena nyata-nyata memang tidak ada pilihan karena diketahui kementrian tersebutlah satu-satunya yang berwenang mengurusin terkait kepegawaian di UNJ atau bisa saja pejabat ini pernah membantu tugas-tugas di UNJ, sehingga karena tidak ada pilihan pada lembaga kementrian lainnya, jadi ini nyata tindakan pemerasan dari oknum pejabat kementrian.

Kejadian ini adalah semakin menambah PR Menteri Nadiem dan jadi bagian kegagalan Menteri dimana anak buahnya masih mental pengemis, pejabat kementrian kok begitu.

Menterinya harus bisa mengikis mental pengemis para pejabat di unit kerjanya, memalukan di situasi bencana covid seperti pejabat kok gemar meminta-minta itu jelas faktor mental, perilaku yang salah, ini kekeliruan yang kronis.

Karenanya bagi penyidik dalam menyisir peristiwa ini harus detail menemukan motif dan siapakah inisiator dari adanya pemerasan modus THR ini, cari pihak siapa saja yang punya kepentingan dan diuntungkan, inilah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, karena adalah kurang tepat bila menghukum orang yang tidak salah apalagi dia hanya sebagai pengantar uang saja tanpa kepentingan apapun.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #tunjangan-hari-raya  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Lainnya
Opini

Perekonomian Dunia Tidak Akan Sama Lagi dengan Sebelum Pandemi

Oleh Andi Rahmat, Pelaku Usaha, Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
pada hari Senin, 25 Mei 2020
Pandemi Covid-19, sebagaimana yang dinyatakan kolumnis CNN, Nic Robertson dalam artikelnya, “The Pandemic Could Reshape The World Order” (CNN,23/05/2020 ) bahwa pandemi tidak hanya ...
Opini

Tradisi Halal Bihalal dan Makna Kata Maaf Presiden

Mengapa di Indonesia ada tradisi #halalbihalal yang tidak ada di negeri lain? Tradisi Halal bihalal telah berdampak sosial & politik dalam masyarakat. Secara sosial kehidupan bernegara lebih cair ...