JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo meminta pemerintah dan Pertamina mengkaji kembali rencana terkait akan dihapuskannya BBM jenis Premium dan Pertalite.

"Perlu kajian yang mendalam, menyeluruh dan komprehensif, terutama dampak negatifnya bagi masyarakat," tegas Politikus Demokrat itu, Kamis (25/6/2020).

Menurutnya, jika memang kabar akan dihapuskannya premium dan pertalite tersebut benar adanya maka Pertamina harus menjelaskan ke publik apa alasannya.

Hal tersebut, lanjut Sartono, termasuk penyebab lantaran adanya penugasan dari pemerintah soal kebijakan satu harga.

"Utang-utang pemerintah terhadap satu harga belum di bayar. Karena ini memberikan dampak yang berat dalam kinerja Keuangan Pertamina dan banyak hal kebijakannya yang kita pertanyakan," kata Sartono.

Menyikapi isu tersebut, kata Kepala Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat ini, komisi VII DPR RI akan segera memanggil Pertamina untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut.

Pasalnya, tegas Sartono, premium dan pertalite banyak digunakan oleh sektor masyarakat kecil.

"Harusnya dikaji lebih dalam dan kita akan perdalam serta kita panggil dalam rapat dengar pendapat minggu depan sehingga rakyat paham betul apa yang akan terjadi," tutupnya.