Oleh Givary Apriman pada hari Saturday, 27 Jun 2020 - 21:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Dana Tambahan Belum Turun, DPR Sebut Pemerintah Seperti Acuh Pada Pilkada Serentak 2020

tscom_news_photo_1593264290.JPG
Guspardi Gaus (Sumber foto : Teropong Senayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus merasa terkejut dan tersentak mendengar laporan dari ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan bahwa belum turunnya dana tambahan dari pemerintah tahap 1 ( satu ) untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Hal tersebut terungkap dalam RDP antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP pada Kamis 25 Juni 2020 lalu.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, Bawaslu sebesar Rp 478 miliar dan DKPP sebesar Rp 39 miliar, untuk tahap pertama direncanakan kucuran dana Rp.1,02 T.

Namun, sayangnya berdasarkan informasi dari KPU sampai hari ini dana tambahan tersebut belum juga dapat di cairkan, sementara dana yang baru turun hanya Rp. 400 juta untuk KPU pusat sementara tahapan pilkada tidak mungkin di ulang dan harus berjalan sesuai jadwal.

Tanpa dukungan dana dan adanya kepastian anggaran yang dicairkan akan sangat menganggu proses dan tahapan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi mereka.

"Kalau begini pemerintah seolah-olah tidak serius menghadapi Pilkada 9 Desember, keperluan KPU tahap pertama saja belum dicairkan sebagaimana yang diharapkan," kata Guspardi melalui keteranganya, Sabtu (27/06/2020).

Menurutnya, Komisi II DPR RI mesti mengirim surat Kementerian Keuangan, atau KPU sendiri yang melakukan pendekatan kembali kepada pemerintah.

"Itu agar pelaksanaan Pilkada 9 Desember itu tidak terganggu," tegas mantan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar tersebut.

Oleh karena itu pemerintah harus segera merealisasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu sesegra mungkin agar tahapan pilkada serentak yang telah di susun dan dijadwalkan tidak terganggu pelaksanaan dalam setiap tahapannya.

"Jika memang tidak ada dana atau tidak kserius menghadapi pilkada 9 desember barangkali komisi 2 DPR sepakat dilakukan penundaan pilkada pada tahun 2021," pungkasnya.

tag: #dpr  #kpu  #pilkada-2020  #bawaslu  #guspardi-gaus  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Gus Jazil: Hidup Gotong Royong Mampu Atasi Ancaman Resesi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 08 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebut bangsa ini dianugerahi berbagai keragaman. Di antara ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Talaud Ke ...
Berita

Tuding Ibas Tak Berwawasan, Wasekjen Demokrat: Jangan Bersikap ABS dan Meninggalkan Sejarah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan angkat bicara ihwal pernyataan sejumlah menteri Kabinet Jokowi serta politisi pendukung pemerintah yang ...