Oleh Rihad pada hari Sabtu, 04 Jul 2020 - 12:15:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Menggila, Satu Bulan Ditemukan 105 Fintech Ilegal, Coba Jerat Korban dengan Bunga Selangit

tscom_news_photo_1593839727.jpg
Ilustrasi Fintech (Sumber foto : Int)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Semakin banyak saja Fintech bergentayangan mengincar korban di internet. Pada Juni ini, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 105 Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal. Mereka tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan. Fintech tersebut menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

Jadi, jumlah total fintech peer to peer lending ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menjelaskan maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu terjadi karena mereka ingin memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

"Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” katanya.

Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan Polri pun telah menghentikan 99 kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan berupa 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, dua Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal, tiga Investasi Cryptocurrency Ilegal, tiga Investasi uang dan empat lainnya. Tongam pun mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami beberapa hal yaitu memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tag: #fintech  #corona  #covid-19  #ilegal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Bisnis

Siapa Pegawai Yang Dapat Bansos Rp600 Ribu Per Bulan

Oleh Rihad
pada hari Saturday, 08 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, segmen karyawan yang dirumahkan dan bergaji di bawah Rp 5 juta belum ...
Bisnis

Laporan Keuangan OJK Kembali Raih Opini WTP dari BPK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Laporan ...