Oleh Alfin Pulungan pada hari Senin, 06 Jul 2020 - 15:08:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Legislator PAN: Sosialisasi Jadi Kunci Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada

tscom_news_photo_1594022570.jpg
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus (Sumber foto : fraksipan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 menanggung banyak persoalan sejak mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia. Selain rencana awal ingin menunda, menurunnya partisipasi masyarakat untuk memilih juga menjadi masalah susulan.

Masyarakat masih khawatir ikut memilih karena keadaan pandemi yang belum sepenuhnya reda. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan Penyelenggara Pemilu karena tanpa partisipasi masyarakat yang tinggi, menggelar pilkada menjadi pekerjaan yang sia-sia.

Anggota Komisi Kepemiluan (Komisi II) DPR, Guspardi Gaus, mengatakan persoalan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu biasanya disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Terlebih di masa pandemi, sosialisasi menjadi kunci untuk meyakinkan pemilih berpartisipasi dalam pilkada 2020, terutama tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Dikhawatirkan kan situasi pandemi ini mengurangi partisipasi masyarakat, makanya perlu sosialisasi secara masif bagaimana tahapan-tahapan pilkada dilakukan sesuai protokol kesehatan," kata Guspardi melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin, 6 Juli 2020.


Teropong Juga:

> Sindiran Guspardi Bagi Calon Tunggal di Pilkada 2020: Yang Diadu Adalah Otak, Bukan Kotak


Tugas besar menggaet partisipasi pemilih dalam pilkada menjadi tugas besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guspardi meminta KPU harus memastikan masyarakat tersosialisasi secara baik terkait tahapan hingga pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, gelaran pilkada pada 9 Desember mendatang sudah melalui pertimbangan panjang dan matang, termasuk kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19. Untuk itu, proses tahapan harus dilakukan secara serius mengingat KPU sendiri sudah mengajukan penambahan anggaran pilkada.

"Kami tidak ingin ada masyarakat maupun penyelenggara pilkada yang terkena Covid-19 karena ikut pilkada," tegas mantan praktisi UIN Imam Bonjol ini.

Salah satu anjuran protokol kesehatan dalam pilkada


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 di atas 50 persen. Hal itu sulit dicapai di masa pandemi jika tak ada sosialisasi yang baik.

"Hak demokrasi jangan diabaikan. Kalau tidak menggunakan hak pilihnya, yang terpilih kan orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," jelas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.

Guspardi memandang masyarakat sebenarnya masih bimbang terlibat dalam pilkada lantaran anjuran menjaga diri di rumah. Selain itu, masa transisi normal baru juga masih dalam tahap percobaan.

Meski begitu, ia mengatakan masih ada waktu lima bulan bagi Penyelenggara Pemilu ke depan untuk persiapan pelaksanaan pilkada.

"Di masa transisi ini, masyarakat juga sudah terbiasa dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ini yang kami harapkan terimplikasi juga pada pelaksanaan pilkada nanti," pungkas Anggota Badan Legislasi DPR ini.

tag: #pilkada-2020  #kpu  #guspardi-gaus  #komisi-ii  #pan  #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement