Oleh Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan pada hari Rabu, 22 Jul 2020 - 20:19:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Papua Butuh Desekuritisasi

tscom_news_photo_1595423941.jpeg
Pigai aktivis kemanusian asal Papua (Sumber foto : Istimewa)

Seorang Mama warga pengungsi berdiri dan berorasi dengan mengatakan, “dirinya melahirkan anak tidak untuk mati sia-sia. Ia membesarkan anaknya untuk menjaga Tanah Papua”. Sambunnya lagi. “Sebelum Indonesia ada di Papua, tidak pernah orang Papua dibunuh sembarang.” katanya.

Inilah kata-kata yang keluar dari mulut Mama Papua saat unjuk rasa protes penembakan Aparat TNI terhadap 2 orang warga di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Sabtu (18/7) lalu, yang kemudian menyulut aksi unjuk rasa pada Senin (20/7). Korban bernama Elias Karunggu (45 tahun) tewas bersama seorang anaknya Seru Karunggu (20 tahun). Senin (20/7) keluarga korban bersama sejumlah masyarakat Kabupaten Nduga telah turun ke jalan melakukan aksi protes atas kasus penembakan ini.

Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap seluruh insiden penembakan dan kekerasan, yang kini menyulut perlawanan dari warga Papua di Ndugama. Pengunjuk rasa meminta Presiden Joko Widodo menarik pasukan TNI/Polri dan segera menghentikan operasi militer yang telah dan sedang berlangsung di wilayah Ndugama. Mereka menilai, aparat keamanan kerap salah sasaran dalam melakukan operasi. Sebab, beberapa warga tanpa memegang senjata telah menjadi sasaran tembak.

Pemerintah masih meletakkan militer sebagai instrumen penting untuk mencegah konflik di Papua, bahkan negara ini berpandangan bahwa jalan kekerasan militer itu satu-satunya cara untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun skenario Jakarta tidak tepat karena karena Jakarta tidak hanya menghadapi kelompok TPN/OPM tetapi wilayah Papua yang terpisah dengan Jakarta jika dilihat dari etnologi dan antropologi ragawi memiliki ciri-ciri fisik sebagai orang-orang berkulit hitam dan suku bangsa Melanesia.

Di dalam hukum pertahanan telah diajarkan bahwa kekuasaan negara akan jatuh dikala negara merdeka menghadapi satu rumpun etnik yang berbeda. Hal ini telah dibuktikan di Rusia melepaskan 13 negara Eropa Timur dan 3 negara Kaukasia Selatan. Jugoslavia pecah akibat multi etnik, Sudan Selatan dan Utara serta India, Pakistan dan Bangladesh. Karena itu problem di Papua tidak akan selesai jika Jakarta mengambil jalan kekerasan militer.

Negara perlu mengambil jalan penyelesaian secara bermartabat melalui Desekuritisasi. Desekuritiasasi diperlukan di Papua untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, menyusul tidak ada pergeseran kebijakan keamanan di wilayah itu.
Sudah bukan jamannya lagi untuk mempertahankan kekuatan militer sebagai satu-satunya jalan penyelesaian masalah Papua.

Oleh karena itu, desekuritisasi di Papua segera dilakukan karena pendekatan militer melahirkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Berbagai penangkapan, penyiksaan, pembunuhan dan operasi militer di papua telah menanam bibit-bibit kebencian tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada penduduk sipil kaum migran.

Selama ini negara terkesan mengabaikan persoalan Papua, persoalan papua dianggap tidak penting, pemerintah hanya sibuk mengurusi pusat kekuasaan dan mengabaikan Papua.


Sejak tahun 1969 secara umum pola pendekatan keamanan Papua tidak bergeser. Pemerintah masih meletakkan militer sebagai instrumen penting untuk mencegah konflik di Papua. Namun pemerintah tidak sadar bahwa sejak tahun 2010 Rakyat Papua telah menempu jalan penyelesaian masalah Papua secara diplomasi dan tanpa kekerasan.

Pola baru pendekatan di Papua ini telah menyebabkan simpati dari berbagai negara dan komunitas internasional. Namun untuk menghadapi kekerasan militer, sayap militer di TPN/OPM masih melakukan perlawanan. Militer dan TPN/OPM masih dianggap sah dalam konteks antar combatan (inter-combat) berdasarkan hukum perang, hukum humaniter dan konvensi Jenewa.

Persoalannya semua jenis operasi militer yang diterapkan di Papua yaitu operasi perbatasan, pengamanan daerah rawan dan obyek vital, operasi intelijen dan operasi teritorial bahkan terakhir operasi dengan sandi Nemangkawi di Nduga, Rakyat Papua telah dan sedang menjadi korban penangkapan, penyiksaan, pembunuhan.

Otonomi Khusus Papua tidak lantas ikut merubah pola pendekatan militer atau desekuritisasi, justru ada berbagai kebijakan yang dapat dilihat untuk nyatakan secara lantang Papua sebagai Daerah Operasi Militer, salah satunya dengan pengiriman aparat TNI/Polri secara terus menerus, sebagaimana juga dituliskan dalam hasil penelitian Imparsial yaitu; Pertama, kebijakan keamanan yang melibatkan militer.

Kedua, masih berjalannya operasi militer. Ketiga, diteruskannya pengiriman pasukan non-organik ke Papua. Keempat, perluasan dan penambahan struktur komando teritorial baru di Papua. Kelima, pembangunan pos-pos TNI di sekitar pembangunan sipil. Keenam, penumpukan dan penyimpangan anggaran APBN, APBD dan swasta untuk TNI terkait dengan operasi militer. Ketujuh, rencana pembangunan gelar kekuatan TNI yang baru di Papua.

Operasi militer menghadapi insurgensia domestik tidak dapat dibenarkan karena akan menyebabkan kerusakan substantial yaitu tragedi kemanusiaan. Rakyat Papua seakan-akan berada di daerah jajahan. Itulah sebabnya Rakyat Papua menolak secara serempak, simultan, masif dan meluas menolak Otonomi Khusus.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #papua  #natalius-pigai  #yorrys-raweyai  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Opini

Political Will Dalam Menjaga Industri Pesawat Dirgantara

Oleh Ricky Rachmadi, pengamat sosial politik, mantan Pemimpin Redaksi HU Suara Karya)
pada hari Sabtu, 25 Jul 2020
Dalam riwayat perjalanan dunia penerbangan nusantara, tentu orang tidak akan melupakan aksi heroik masyarakat Aceh yang secara gotong royong membeli pesawat Dakota RI-001 Seulawah untuk mendukung ...
Opini

Menyoal Mundurnya Muhammadiyah dan NU dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Program Organisasi Penggerak yang digagas Kemendikbud menimbulkan polemik. Proses seleksi kepesertaan program dinilai janggal, tidak jelas, dan tidak transparan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ...