Oleh Alfin Pulungan pada hari Jumat, 24 Jul 2020 - 08:53:31 WIB
Bagikan Berita ini :

PTUN Putuskan Mantan Komisioner KPU Tak Bersalah, Anggota DPR Sarankan Presiden Ajukan Banding

tscom_news_photo_1595553279.jpeg
Evi Novida Ginting Manik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi II DPR Supriyanto menyarankan Presiden Jokowi mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik terhadap Presiden yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 tertanggal 23 Maret tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

"Saran saya kalau memang masih ada ruang untuk banding, saya sarankan presiden untuk melakukan banding terkait keputusan PTUN tersebut," kata Supriyanto saat dihubungi, Kamis, 23 Juni 2020.

Putusan PTUN Jakarta juga mewajibkan Presiden Jokowi sebagai tergugat untuk mencabut SK yang memberhentikan Evi dengan tidak hormat sebagai anggota KPU. Dalam amar putusan juga disebutkan Jokowi diwajibkan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2017-2020 seperti semula. Selain itu, PTUN menghukum presiden untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 332 ribu.

Menurut Supriyanto, pengajuan banding tersebut bertujuan agar masalah pemecatan Evi Novida ini lebih cermat dan berimbang. Padahal, Presiden berikut DKPP sebelumnya sudah menyatakan Evi bersalah, namun putusan menjadi tak berimbang tatkala PTUN menyatakan Evi tidan bersalah.

"Ada 2 lembaga yang menyatakan komisioner KPU Evi ini bersalah , yaitu DKPP dan Presiden. Ada 1 lembaga yang menyatakan tidak bersalah yaitu PTUN. Menurut saya belum berimbang 2 berbanding 1," jelasnya.

Supriyanto


Politikus Partai Gerindra ini menambahkan pengajuan banding tersebut untuk keseimbangan dan check dan balance.

"Kalau presiden mau melakukan banding, saya maksudkan supaya lebih ada keseimbangan dan Check and balance. Apapun hasil keputusan bandingnya tersebut saya kira akan lebih berimbang," ujarnya.

Sebelumnya, DKPP memberhentikan tetap mantan komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik dalam pembacaan putusan pada 18 Maret 2020 lalu. Hal ini berkaitan dengan perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makalau (Pengadu).

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Muhammad dikutip berkas putusan persidangan perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2020.

Selain itu, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI Arief Budiman (Teradu I) , Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari. Kemudian sanksi peringatan kepada Ketua Provinsi Kalimantan Barat Ramdan (Teradu VIII), Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat Erwin Irawan, Mujiyo, dan Zainab (Teradu XI).

tag: #evi-novida-ginting-manik  #kpu  #ptun  #supriyanto  #komisi-ii  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

KPK Mulai Periksa Petinggi PDIP Terkait Korupsi Bansos

Oleh Rihad
pada hari Kamis, 28 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyasar elite di PDIP. Salah satunya anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus yang telah dipanggil ...
Berita

Tembus 1 Juta Kasus, PKS ke Pemerintah: Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kasus covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1), dan hari ini (27/1) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian ...