JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, pelaksanaan sidang tahunan pada tanggal 14 Agustus 2020 akan menghadirkan keteladanan Pemimpin Negara melaksanakan peraturan, dan bila demikian maka hal tersebut akan meningkatkan kredibilitas MPR RI sebagai salah satu lembaga legislatif.
Pasalnya, meski Pandemi Corona tak kunjung reda, MPR tetap melaksanakan amanat Peraturan Tata Tertib MPR untuk menggelar sidang sekali dalam setahun. Tentu dengan tetap merujuk kepada aturan protokol covid-19.
Dan konsistensi MPR melaksanakan sidang tahunan dalam kondisi apapun, dengan tetap memperhatikan aspirasi Rakyat, akan meningkatkan kredibilitasnya di depan masyarakat.
Karena sebagai salah satu lembaga pembuat aturan, MPR konsisten menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri.
"Karena memang seharusnyalah Lembaga Negara dan Para Pemimpin menjadi teladan melaksanakan aturan, agar Rakyat masyarakat dapat diminta untuk melaksanakan seluruh undang-undang dan aturan-atyran yang ada dalam Negara."
"Bagaimana mungkin MPR dan Pimpinan Negara bisa mengajak masyarakat selalu patuh dan taat menjalankan UU dan peraturan lainnya, termasuk terkait covid-19, jika MPR dan Pimpinan Negara saja tidak melaksanakan aturan dalam Peraturan Tata Tertibnya sendiri. Dan bila ketaatan terhadap aturan sepertu itu selalu dilaksanakan, akan membuat MPR dan Pimpinan Negara dipercaya serta kredibel di mata masyarakat,” kata Hidayat.
Pernyataan, itu disampaikan Hidayat secara virtual, saat menjadi pembicara pada acara Media Expert Meeting, yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, Jumat (7/8).
Pertemuan dengan media cetak, online, radio serta televisi tersebut mengetengahkan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara.
Hidayat menampik anggapan, bahwa Sidang Tahunan hanya acara rutinitas dan menjaga konvensi belaka.
Buktinya, Pimpinan MPR sudah memutuskan untuk hadirkan Rapat Tahunan yang berbeda dengan periode sebelumnya, yang lebih mendekati aspirasi Rakyat, direncanakan mulai tahun 2020 semua ketua lembaga negara akan langsung menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat, dalam waktu yang cukup, tidak lagi diwakilkan kepada Presiden sebagai Kepala Negara.
"Tetapi karena terjadinya pandemi covid-19, dan darurat kesehatan nasional, maka rencana itu belum bisa dilaksanakan pada Rapat tahunan tahun ini,” ungkapnya.
Sekalipun demikian, kata dia, dan agar Rapat Tahunan tahun ini tidak menambah skeptisnya Rakyat.
"Maka diharapkan agar Laporan Lembaga-lembaga Negara, termasuk dari Presiden tidak berisikan “angin surga”, tapi tidak juga berisikan akumulasi keluh kesah dan amarah. Melainkan berisikan laporan kejujuran akan kinerja, yang akan bisa menghadirkan kepercayaan Rakyat, dan menyemangati seluruh warga Bangsa untuk berkontribusi meningkatkan kwalitas kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bisa mengalahkan pesimisme akibat covid-19, menyelamatkan eksistensi Bangsa dan Negara dari darurat kesehatan covid-19," tegasnya.
Dan juga merupakan respons konstruktif akan kritik dan harapan masyarakat. Maka baik sekali, kata dia, bila dalam laporan Presiden juga berisikan hal-hal yang secara jujur menghadirkan komitmen kinerja yang lebih baik.
"Seperti untuk merealisir harapan publik agar Pemerintah melaksanakan janji-janji yang sudah disampaikn seperti insentif bulanan untuk pegawai yang bergaji dibawah Rp 5 juta, juga untuk realisasi janji pemberian insentif bulanan untuk para Dokter dan tenaga kesehatan. Juga karenanya insentif untuk para Guru dan Pegawai Honorer yang sekalipun pengabdian mereka sudah belasan tahun, tapi honor bulanan tak mencapai Rp 1 juta, misalnya untuk memenuhi harapan keadilan itu, Presiden menyampaikan keputusannya merealokasi anggaran POPnya Kemendikbud yang kontraversial itu,” katanya.
Bila ini dilakukan, maka rapat tahunan MPR akan semakin dipercaya oleh Rakyat, sebagai event yang mereka pentingkan.
Pelaksanaan sidang Tahunan di masa pandemi corona, kata Hidayat juga menunjukkan tekad pimpinan bangsa Indonesia untuk terus menjaga NKRI. Demi bangsa dan negara, MPR tetap menyelenggarakan sidang, meski Corona belum bisa diatasi.
"Semua dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat, agar program kenegaraan terlaksana, dan penyebaran virus Korona bisa dihindari,” kata HNW lagi.
