JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana DPR yang akan memasukan program daerah pemilihan (Dapil) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih didasarkan pada aspirasi yang ada di Dapil masing-masing anggota dewan, ketika turun ke lapangan saat masa reses.

Hal ini dikemukakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Arwani Thomafi. Menurutnya, usulan program Dapil tersebut muncul karena masyarakat mengetahui bahwa anggota DPR itu punya hak budgeting atau penganggaran. (Baca: DPR Akan Masukan Program Dapil ke APBN 2016)

"Setiap saat terlebih ketika turun langsung ke Dapil selalu numpuk proposal pembangunan dari masyarakat baik di bidang pendidikan, agama, sosial, infrastruktur, kesehatan, desa dan lain-lain," kata Arwani saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (2/6/2015).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menerangkan, program Dapil ini sebagai salah satu cara untuk menyambungkan antara aspirasi masyarakat dengan tugas anggota DPR. (Baca: Program Dapil Masuk ke APBN, Anggota DPR Ini Tepis Minta Jatah Proyek)

"Anggota hanya sebatas mengusulkan, tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Setelah itu kan terserah pemerintah," jelas Arwani.

Ia menjamin program Dapil tidak akan tumpang tindih dengan rencana kerja yang telah ada sebelumnya.(yn)