Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 16 Sep 2020 - 08:23:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketimbang Berpolemik, DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Utamakan Keselamatan Rakyat

tscom_news_photo_1600219420.jpg
Kurniasih Mufidayati anggota Komisi IX DPR dari FPKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19.

Apalagi, ungkap Mufida, perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.

Mufida meminta, keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19 harus lebih diutamakan dibandingkan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silahkan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Politikus PKS ini mencontohkan sebelumnya Presiden Joko Widodo gamblang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi.

Saat kembali diberlakukan PSBB jilid II, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta soal ekonomi yang seolah disisihkan. Presiden kemudian seolah membenturkan PSBB Jilid II di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," sindir Anggota DPR RI dari Dapil II Jakarta ini.

Mufida kembali mencontohkan seolah tidak ada koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat saat kembali memberlakukan PSBB Jilid II. Di sisi lain Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? alur komandonya bagaimana? masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi Covid-19," tandas dia.

Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu.

Ia khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas.

"Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," tegasnya.

tag: #psbb  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Berikut Susunan Kepengurusan Partai Gerindra, Fadli Zon Dapat Posisi Waketum

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 20 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 setelah partai ini menggelar ...
Berita

DPR Sarankan Peruri Memperkuat Produk Digital Disertai Penguatan SDM

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dalam kunjungan kerja spesifik komisi XI DPR RI ke kantor Percetakan Uang Indonesia (Peruri) di Karawang Jawa Barat, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati ...