Oleh Givary Apriman pada hari Rabu, 16 Sep 2020 - 15:51:01 WIB
Bagikan Berita ini :

Statement Ahok Buat Gaduh, PPP : Publik Akan Menyoroti Peran Ahok Di Pertamina

tscom_news_photo_1600246152.jpeg
Achmad Baidowi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.

Menanggapi hal tersebut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan kalau seharusnya Ahok turut serta dalam membenahi Pertamina.

"Nah itu dia. Sebagai Komisaris Utama harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi pertamina dari dalam," kata Baidowi saat dihubungi oleh TeropongSenayan.com, Rabu (16/09/2020).

Politisi yang akrab disapa Awiek ini memaparkan jika ada yang tidak beres dan tidak sesuai ya luruskan dan koreksi melalui mekanisme yang berlaku di internal korporasi.

Sikap Ahok yang mengumbar ke publik mengenai boroknya Pertamina akan mengundang sorotan publik mengenai peran Ahok di Pertamina.

"Seharusnya, bukan diumbar ke publik melalui media sosial. Hal itu sama halnya dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Maknanya, bahwa Ahok mengumbar kesalahan/kekurangan pertamina ke publik, itu akan membuat publik bertanya? Ini kan harusnya Pak Ahok yang ikut membenahi kenapa diumbar ke publik," paparnya.

"Apakah karena tidak mampu membenahi sehingga seolah2 butuh dukungan publik," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menyatakan kalau pernyataan Ahok tersebut bisa menyebabkan suatu sentimen negatif kepada suatu korporasi.

"Persoalan itu perlu diselesaikan bukan dibuat gaduh di publik yang itu berpengaruh terhadap sentimen negatif publik terhadap korporasi," ujarnya.

Awiek menilai akan jauh lebih baik bila persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan.

Sementara mengenai spekulasi yang meminta Ahok dicopot menjadi Komisaris Pertamina, Awiek menyerahkan hal tersebut pada Menteri BUMN.

"Kalau tidak mampu melakukan pengawasan dan audit sebaiknya mundur dan Soal copot mencopot biarlah menteri BUMN yang mengevaluasi, dan biarlah publik yang menilainya," pungkasnya.

tag: #ppp  #dpr  #komisi-vi-dpr  #pt-pertamina  #ahok  #bumn  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Kepercayaan Publik Kepada Partai Demokrat dan PKS Meningkat Pasca Penolakan UU Ciptaker

Oleh Rihad
pada hari Senin, 19 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua pihak yang paling banyak menerima citra positif dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu ...
Berita

Waspada, Cuti Panjang Bisa Tingkatkan Penularan Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020 harus dicegah. Hal itu disampaikan Presiden Joko ...