JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan mengingatkan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atauAhokterkait pernyataannya yang membongkar aib PT Pertamina (Persero) ke publik yang berujung kontroversial.

"Seharusnya lebih dapat menata bahasa karena pepatah mengatakan "MULUT KAMU adalah HARIMAU kamu maka jagalah ucapan dan bahasa agar dapat membedakan mana yang pantas dikeluarkan untuk umum dan mana yang pantas untuk kebutuhan internal Pertamina," kata Zulfikar saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Sebaiknya, kata Zulfikar, persoalan internal Pertamina tidak harus dilontarkan ke publik. Persoalan di perusahaan plat merah itu seharusnya bisa diselesaikan secara internal dengan membangun komunikasi yang baik antara managemen.

"Manajerial tidak ada akan muncul masalah jika dibangun konsep komunikasi yang baik dan masalah akan muncul jika komunikasi terputus, sebaiknya fungsi komisaris menata kedalam dan melihat kelayakan tim kerja dengan pimbinaan dan pengawasan yang baik, bukan dengan menilai satu persatu perkerja atau jajaran direksi, semua tidak baik karena semua itu bagian dari tangungjawab komisaris," katanya.

Anggota DPR daerah pemilihan Banten III ini mengatakan, akan mengusulkan Ketua Komisi VII untuk memanggil segera mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pemanggilan ini, menurut Zulfikar sangat penting untuk mengetahui maksud ucapannya yang mengusulkan BUMN dibubarkan.

"Kami Fraksi Partai Demokrat ingin mendengar secara langsung mungkin jika RDP dikomisi VII akan merubah gaya Ahok yang cenderung contra dan atau mungkin ada hal yang ingin dibuka selama ini di Pertamina tapi belum sempat memaparkan ke Komisi VII, kami juga penasaran usulan besar tersebut bubarkan BUMN dan perombakan struktur pengurus Pertamina," tegasnya.

Sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok sebelumnya mengkritik keras Direksi Pertamina secara terbuka di YouTube. Dia menyebut direksi suka melobimenteri hingga hobi hutang.

Ahok juga mengkritik PT Peruri (Persero) dan Kementerian BUMN. Ahok menyebut Peruri seperti ular piton dan meminta Kementerian BUMN, sebuah lembaga yang mengangkat dirinya sebagai Komut Pertamina, untuk dibubarkan.

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya, presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang sebetulnya," kata dia dalam sebuah video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN di YouTube, Selasa (15/9).