JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Badan Prakarsa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Purwoko mengatakan hingga saat ini pemerintahan tidak memiliki keseriusan penyelesaian persoalan desa. Padahal, desa menjadi unsur paling penting bagi pembangunan nasional.
Purwoko mengatakan kegagalan dalam menyelesaikan persoalan desa terjadi sejak orde baru di era pemerintahan Soeharto. Menurutnya, sejak saat itu ada proses distorsi dalam memaknai desa.
"Seharusnya desa menjadi tempat untuk mendaratkan gagasan trisakti (Bung Karno) atau kemandirian. Dimana desa diposisikan sebagai yang berdaulat," ungkap Purwoko dalam diskusi yang bertema "Relevansi Gagasan Bung Karno dalam Membangun Masyarakat Indonesia Adil Makmur (Republik Indonesia Keempat)" di resto Komando, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Kegagalan mengurus desa oleh pemerintah, kata Purwoko, sampai sekarang tetap terjadi. Menurutnya, Ada banyak hal yang tidak terselesaikan terutama dalam bidang organisasi, infrastruktur dan upaya perbaikan pada kepentingan desa yang lebih besar.
Ditekankan Purwoko pemerintah semestinya memberikan garis tegas dimana negara mesti terlibat dalam melakukan pengelolaan terhadap desa. Sebaliknya, katanya, ada sisi tertentu dimana negara memberikan kebebasan bagi desa untuk mandiri.
"Artinya harus mengakui desa punya otonomi mengurus RT-RT sendiri menurut ekonomi mdan budaya lokalnya," ungkapnya. (ai)
