Oleh I Gusti Made Ivan Adines, SH Mahasiswa Pascasarjana FH UGM pada hari Sabtu, 07 Nov 2020 - 15:24:55 WIB
Bagikan Berita ini :

PP Itu Tak Bisa Memperbaiki Pasal di Dalam UU

tscom_news_photo_1604737495.jpg
I Gusti Made Ivan Adines, SH Mahasiswa Pascasarjana FH UGM (Sumber foto : Istimewa)

Stafsus milenial Presiden Jokowi, Aminuddin Ma"ruf seperti yang dilansir berbagai media, menyebut bila pasal di dalam UU Cipta Kerja dapat diperbaiki melalui PP. Maka, saya ingin mengkritisi pernyataan tersebut;

UU tidak bisa diperbaiki oleh PP. Karena, secara hierarki perundang-undangan, PP derajatnya lebih rendah daripada UU. Sehingga, kewenangan atributifnya tidak dapat mengikat secara menyeluruh. Dikarenakan, PP sifatnya administratif dan tidak mempunyai sanksi secara hukum.

Dalam hal lainnya, pernyataan Aminuddin Ma"ruf ini tidak ada substansinya. Karena dapat dijelaskan bahwa, teknik penyusunannya harus dilakukan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Seharusnya di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ya dilakukan melalui dua tingkat, yaitu tingkat rapat komisi dan rapat paripurna.

Ditahap rapat komisi, di sini pembahasan terkait persoalan yang akan diundang-undangkan harus sudah final dan dirapat paripurna adalah masuk pada tahap pengesahan dan hanya menyampaikan laporan pada tahap rapat komisi, sehingga pembahasan persoalan di paripurna ini sudah tidak diperlukan lagi.

Maka dari itu, tahap pengesahan dianggap tahap paling sakral di mana materi muatan RUU tersebut telah menjadi sebuah prodak hukum yang sah, sehingga jika dalam persoalan UU Cipta Kerja ini yang dianggap kalimat typo dan penambahan dan/atau pengurangan materi muatannya masih dapat dilakukan setelah pengesahan, maka hal tersebut dianggap sesuatu keputusan yang keliru mengingat pembahasan terkait materi itu telah final dilakukan pada rapat komisi.

Dalam hal ini UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan, karena ada pembahasan yang dianggap tidak melibatkan subjek hukum setelah pengesahan RUU tersebut dan tindakan tersebut inskonstitusional.

Oleh karena itu, saya mendesak agar Aminuddin Ma"ruf sebagai stafsus milenial Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Opini

Puasa, Langkah Awal Memulihkan Perekonomian

Oleh Ichsanuddin Noorsy
pada hari Minggu, 09 Mei 2021
Bulan Ramadhan memberikan pembelajaran bahwa kehidupan harus ditekuni dengan kejujuran, kebersahajaan dan kepatutan (tidak serakah), nir persepsi, serta nafsu yang harus dikendalikan. Harus jujur ...
Opini

Menuju Perubahan Bangsa Secara Demokratis

Banyak hal yang harus dikerjakan bila ingin membangun demokrasi yang sehat khususnya dalam kaitan dengan Pilpres langsung dan Pemilu. Karena umum sudah tahu bahwa Pilpres/ Pemilu diduga diatur oleh ...