Oleh Givary Apriman pada hari Rabu, 02 Des 2020 - 08:53:20 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Sebut Pengiriman Pasukan Khusus TNI ke Sigi Sesuai Undang-Undang

tscom_news_photo_1606873987.jpg
Arsul Sani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menanggapi soal pengiriman pasukan khusus TNI dan Polri ke Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memburu jaringan Ali Kalora pada hari ini. Menurutnya, pengiriman pasukan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

“Kan di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI itu, tugas TNI selain perang itu kan mengatasi aksi terorisme dan itu sudah berlangsung sebetulnya lama. Kalau urusannya Sigi, Poso, dan lain-lain,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Terlebih, Arsul melanjutkan, ada Operasi Tinombala yang masa kerjanya terus menerus diperpanjang.

Sehingga, pihaknya dapat memahami kalau TNI ikut mengirimkan pasukan ke Sigi dan ikut melakukan operasi bersama satuan di Polri.

“Kami pahami tentu dengan melakukan operasi bersma dengan satuan-satuan kepolisian, Densus 88, Brimob, dan lain-lain,” ujarnya.

Sehingga, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP ini menjeaskan bahwa itu bukan operasi TNI sendirian. Dan agar tidak menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kewenangan, proses hukum dan sebagainya, ia yakin bahwa Panglima TNI dan Kapolri bisa mempertanggungjawabkan operasi ini secara hukum.

“Jadi saya yakin pemerintah dalam hal ini Panglima TNI, Kapolri dan segalanya akan melakukan koordinasi satu sama lain untuk memastikan bahwa operasi itu nanti sebagai operasi penegakan hukum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” papar Arsul.

Soal siapa yang mennetukan, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan bahwa kewenangan itu berada di Kemenko Polhukam di mana, semua kementerian/lembaga (K/L) terkait diundang untuk melakukan rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam.

“Kalau Perpres (Pelibatan TNI Tanggulangi Terorisme), itu sudah ada terkait penanggulangan, leading sector-nya, yang menjadi koordinator BNPT,” tandasnya.

tag: #arsul-sani  #mpr  #dpr  #ppp  #tni  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Pengamat: Jika Moeldoko Disahkan, Negara Sedang Sakit

Oleh Ariful Hakim
pada hari Minggu, 07 Mar 2021
JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-- Kisruh Partai Demokrat bakal memasuki babak baru jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). ...
Berita

Lukman Edy Bicara Soal Prahara Demokrat, Ini Ujian AHY

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy angkat suara perihal prahara Partai Demokrat, usai digelarnya KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. "Kan AHY sudah ...