JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPD RI dari dapil Kalimantan Selatan, Habib Abdurahman Bahasyim, atau yang akrab disapa Habib Banua, menyindir keras keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR yang belakangan menghebohkan publik.

Keterlibatan Erick Thohir tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Ia mengatakan, keterlibatan perusahaan Erick dalam bisnis laboratorium PT GSI hanya 2,5% dari nilai total jumlah tes PCR di Indonesia.

“Sudah jelas diakui bisnis, tapi disebut hanya 2,5 persen dari total nilai bisnis ini. Padahal ini bukan soal 2,5 persen atau 1 persen. Ini soal trading influence. Soal regulator yang juga berbisnis di dalam bisnis yang diatur regulator,” ujar Habib Banua dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/11).

Senator yang juga pimpinan Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI itu menghitung keuntungan yang diperoleh dari tes PCR dengan harga tertinggi pada awal COVID-19 dan harga terendah belakangan ini.

"Di awal harga tes PCR mencapai Rp 2 juta per kepala. Jika GSI melakukan tes PCR sebanyak 700.000 kepala, artinya GSI mendapatkan Rp 1,4 triliun," ujarnya.

Lalu jika dihitung di harga PCR terendah saat ini yang sebesar Rp 275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, maka GSI mendapatkan Rp 192 miliar dari tes PCR.

Jadi sekali lagi, lanjut Habib Banua, hal ini bukan soal besar kecilnya, tapi keterlibatan dalam bisnis ini sudah mencederai azas kepatutan karena ada konflik interest pribadi.

“Dan sudah layak diproses hukum. Tinggal sekarang aparat penegak hukum mau masuk atau tidak. Kalau perlu, saya akan minta teman-teman di Komite I sebagai mitra penegak hukum untuk menanyakan kepada KPK, Polri dan Kejaksaan tentang ini,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam keterangannya, Arya menjelaskan bahwa Yayasan Adaro sebagai pemegang saham PT GSI, hanya minoritas yaitu sebesar 6%.

"GSI itu hanya 2,5% melakukan tes PCR di Indonesia. Bisa dikatakan hanya sebanyak 700 ribu kepala. Jadi sangat minim berperan di tes PCR," ujar Arya beberapa waktu lalu.