Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 18 Jan 2024 - 18:40:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Sejumlah Elemen Masyarakat Gelar Bedah Buku Hitam Prabowo di Lampung Tengah

tscom_news_photo_1705578056.jpg
Bedah Buku Hitam Prabowo (Sumber foto : Istimewa)

LAMPUNG (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah elemen masyarakat, aktivis mahasiswa, Pemuda Lampung Tengah, Pegiat Sosial, dan Pegiat Pemilu dan Demokrasi menggelar Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Kamis (18/01/2024) sore di Padang Ratu, Lampung Tengah, Lampung.

Uj Irmansyah Pemuda Lampung Tengah Bergerak mengatakan, tujuan kita diskusi di sini adalah bukan untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan kita berkumpul di sini untuk mengetahui sejarah, fakta dan data-data yang terjadi pada masa lalu di Indonesia.

Irmansyah melanjutkan, tugas kita hari ini yakni mengingatkan sejarah hitam yang mencederai demokrasi dan hak asasi manusia di era 98 lalu.

"Ini harus menjadi spirit gerakan generasi kita pada hari ini. Bahwa, kita tidak mungkin ada dan hidup bebas pada hari ini tanpa adannya generasi 98 yang memperjuangkan kebebasan tersebut," kata Irmansyah.

Tragedi ini, kata Irmansyah, ada sosok Bapak Prabowo yang mesti bertanggungjawab. Apakah sejarah ini benar atau salah, makanya kemudian kita ingat sejarah dan mendorong pengadilan hukum seadil-adilnya.

Syarif Hidayatullah Aktivis Milenial dan Tokoh Pemuda Lampung seperti dijelaskan dalam buku ini bahwa Prabowo Subianto jelas-jelas melanggar HAM. Syarif melanjutkan, kita tahu bersama bahwa di Orde Baru berkuasa, kita dipimpim oleh rezim otoriter Soeharto.

"Buku ini merefleksikan dan mengajak kepada kita semua untuk menghidupkan api perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusian," jelas Syarif.

Syarif juga menyoroti, anehnya, hingga hari ini Prabowo Subianto hingga hari ini dibebaskan belum diadili, padahal, sangat jelas seperti terungkap dalam buku ini Prabowo bersalah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira.

"Kita semua senantiasa bersuara, bahwa perjuangan kemunusian adalah abadi yang harus disuarakan oleh semua pihak termasuk aktivis mahasiswa dan aktivis sosial," katanya.

Sementara itu, Syaiful Hidayatullah Pegiat Hukum dan HAM, mengungkapkan, pelanggaran HAM cenderung dilakukan negara. Padahal, kata Syaiful, sebenarnya negara mesti menjamin HAM, menghormati dan melindunginya.

"Dalam konteks pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti tragedi penghilangan paksa aktifis, tragedi Mei 98, tragedi Papua dan Timor Leste seperti terungkap dalam buku Hitam Prabowo Subianto ini, negara berlindung dibalik stabilitas nasional atau keamanan negara," jelasnya.

Menurutnya, buku Hitam Prabowo ini memuat bukti-bukti yang mengungkapkan bahwa benar Prabowo terlibat dan menjadi aktor intelektual dalam kerusahan Mei 98 dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis seperti yang telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira.

"Sebagai Pegiat Hukum dan HAM, tentu mendorong persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus diproses secara hukum melalui pengadilan adhock," tukasnya.

Selain itu, lanjut Syaiful, pelaku pelanggar HAM Berat masa lalu tidak boleh diberikan ruang untuk memimpin negeri ini karena terdapat cacatan kelam kemanusian dan merusak demokrasi.

tag: #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...