JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi X DPR RI menyoroti rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengusulkan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi proyek strategi nasional (PSN) di tahun 2025. DPR mendukung usulan tersebut untuk peningkatan fasilitas, namun meminta agar Pemerintah tidak mengubah esensi awal GBK sebagai pusat olahraga.
"GBK merupakan salah satu
kebanggaan bangsa yang merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum kami mendukung namun esensi dan fungsi utamanya sebagai pusat olahraga tidak boleh tergeser," ujar Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira, Rabu (10/7/24).
Andreas mengatakan, Bung Karno membangun Gelanggang Olahraga yang kemudian nama presiden pertama dan proklamator kemerdekaan RI tersebut diabadikan sebagai stadion Olahraga nasional yang mempunyai reputasi internasional sekaligus menjadi ikon olahraga nasional. Ia sepakat GBK sebagai pusat olahraga merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan.
Dengan peningkatan fasilitas, akomodasi dan juga fungsi, hal tersebut dinilai akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Rencana pengembangan GBK sendiri memiliki tujuan untuk menarik investasi-investasi baru. Oleh karenanya, Pemerintah berencana menambah fungsi GBK yang tidak lagi hanya sekadar untuk tempat berolahraga, tapi juga sebagai venue hiburan berskala internasional.
Kawasan GBK selama ini memang sering menjadi venue untuk acara hiburan, termasuk konser. Bahkan wilayah GBK yang luasnya mencapai 279 hektar memiliki fungsi lain sebagai kawasan konservasi lingkungan.
Andreas menilai, usulan Pemerintah sebenarnya cukup baik untuk pengembangan kawasan GBK.
"Pada dasarnya ide pengembangan da
menjadikan kawasan GBK untuk konservasi lingkungan adalah hal yang baik. Akan tetapi kami meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat soal konservasi lingkungan jangan hanya melihat dari sisi komersil saja," tutur Legislator dari Dapil NTT I ini.
Andreas mengingatkan Pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat bila hendak melakukan pembangunan. Sehingga masyarakat lebih dapat manfaatnya.
"Kami minta kepada Pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat apabila ingin mengambil kebijakan. Mengingat GBK ini adalah spot favorit dari muda mudi ibukota," terang Andreas.
Anggota Komisi Olahraga, Pendidikan, Seni dan Budaya DPR itu juga menekankan pentingmya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengembangan PSN GBK. Andreas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal rencana tersebut agar berjalan sesuai dengan marwahnya.
"Kami akan mengawal proses ini dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. GBK adalah milik kita semua, dan keputusan terkait masa depannya harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia," paparnya.
Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga menyebut bentuk investasi baru di kawasan GBK akan dikaji oleh pihak pengelola selaku Badan Layanan Umum (BLU) untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait kebutuhan fasilitas tambahan melalui PSN.
Seluruh usulan terkait PSN tersebut akan dituntaskan pada tahun 2025 bersamaan dengan regulasi program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
“Pada prinsipnya DPR mendukung kemajuan pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Tapi itu semua harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan harus betul-betul mengutamakan kepentingan masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Andreas.
