JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI , Ir. Ali Wongso Sinaga mengapresiasi dan mendukung Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi TNI atas langkah Panglima TNI yang mengerahkan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan tentu termasuk Kejaksaan Agung RI, sebagai kebijakan yang tepat, cerdas, relevan, dan perlu mendapat dukungan luas dari seluruh lapisan masyarakat.
Menurut mantan Anggota DPR RI 2009-2014 itu, urgensi dan momentum keputusan ini sangat tepat bahkan keputusan ini bukan sekadar langkah taktis, melainkan suatu sinyal kuat bahwa negara hadir sepenuhnya dengan efektif dalam upaya menegakkan hukum dan membersihkan institusi dari potensi intervensi dan tekanan para pihak tertentu yang kontra strategi dan merupakan hambatan bahkan ancaman terhadap strategi nasional guna mengawal proses pencapaian target tahapan-tahapan menuju Indonesia Emas 2045 dibawah kepemimpinan nasional Presiden Prabowo, katanya kepada wartawan pada Senin (12/05) di Jakarta Selatan.
Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan semua elemen bangsa ini tahu saat ini Kejaksaan sedang menghadapi tantangan luar biasa dalam menangani perkara-perkara besar menyangkut banyak pihak hingga white collar crime yang terorganisir dan seringkali disebut “mafia”.
Mulai dari korupsi proyek strategis nasional, mafia tanah dan reklamasi, mafia migas, mafia anggaran dan keuangan, kejahatan narkotika, hingga praktik mafia judi online yang merajalela. Banyak aktor-aktor yang terlibat bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki sumber daya besar, jaringan luas, dan tak sedikit pengalaman menunjukkan bahwa mereka tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, bahkan sabotase terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, pendekatan pengamanan biasa jelas tidak cukup.
"Kehadiran TNI sebagai institusi negara yang memiliki kapabilitas pertahanan dan integritas serta netralitas tinggi sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di Kejaksaan dapat berjalan tanpa gangguan dan hambatan apapun dan dari manapun. TNI hadir bukan untuk mengambil alih peran hukum sipil, melainkan untuk memastikan Kejaksaan dapat bekerja dengan tenang, aman, dan tanpa intervensi dari kekuatan jahat siapapun dan dari manapun," tegas kader senior SOKSI binaan langsung Mayjen TNI (Purn) Prof.Dr.Suhardiman,SE Pendiri SOKSI dan Golkar itu.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu menambahkan betapa pentingnya ditegaskan bahwa langkah itu tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechstaat). Dalam situasi tertentu, konstitusi mengamanatkan TNI untuk membantu tugas-tugas menjaga stabilitas nasional, termasuk mendukung aparat penegak hukum jika situasi mengancam keamanan lembaga negara. Dalam kasus ini, kehadiran TNI justru menjadi simbol ketegasan negara melawan segala bentuk pelemahan terhadap supremasi hukum.
"Kita semua perlu menyadari bahwa mafia dan koruptor tidak hanya bekerja dalam ruang gelap, tapi juga memanfaatkan ruang publik untuk membangun narasi tandingan. Operasi informasi dan pembentukan opini publik yang menyesatkan menjadi bagian dari strategi mereka. Oleh karena itu, dukungan nyata kepada Kejaksaan dengan kehadiran TNI sebagai pelindung proses hukum adalah langkah penting untuk memenangkan kepercayaan rakyat dan mengawal laju keberhasilan pembangunan nasional," ucapnya.
"Masyarakat tidak boleh lagi ragu. Penegakan hukum yang bersih membutuhkan perlindungan yang kuat. TNI hadir untuk memastikan bahwa jaksa, penyidik, dan saksi dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka tanpa ancaman. Ini adalah suatu trace baru membangun bentuk nyata dari sinergi efektif antar lembaga negara dalam membela konstitusi dan masa depan bangsa menuju Indonesia emas 2045," pungkas mantan Anggota Badan Legislasi DPR RI 2009-2014 itu.
Siapapun tahu korupsi dan kejahatan terorganisir atau yang disebut “mafia” diberbagai sektor kehidupan masyarakat bangsa ini telah terlalu lama menjadi penyakit kronis dalam pembangunan nasional yang kita harapkan sebagai pengamalan Pancasila, dimana rakyat dapat merasakan bergerak majunya keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan dalam persatuan kesatuan bangsa.
"Kini, ketika negara sedang serius membersihkannya, maka kita semua seharusnyalah berdiri di belakang upaya tersebut. Mendukung TNI mengawal Kejaksaan adalah bagian dari komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang adil, bersih, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045 yang kita harapkan bersama sebagai bangsa," tandas mantan Ketua DPP Partai Golkar bidang Ketenagakerjaan tiga periode itu.
