JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menyikapi pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 yang tegas menyatakan tidak akan ragu menyingkirkan mereka yang tidak setia pada negara tanpa pandang bulu, dari partai mana atau keluarga siapa Ir.Ali Wongso Sinaga, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI menyatakan Presiden Prabowo telah membuka jalan dan memulai langkah yang bukan sekadar langkah politik “ini adalah bagian dari langkah sejarah kebangkitan politik negara yang menempatkan kepentingan rakyat bangsa negara di atas segala kepentingan demi masa depan bangsa dan sukses Indonesia Emas 2045 sekitar 20 tahun lagi, yang harus didukung seluruh rakyat Indonesia untuk mengubah paradigma politik kekuasaan penghambat kemajuan kehidupan rakyat bangsa negara Indonesia selama puluhan tahun ini”.
Pidato Presiden itu juga perlu dilihat bukan sekadar peringatan moral kepada seluruh jajaran Kabinet Merah-Putih dan birokrasi pemerintahan. “Itu adalah pernyataan politik negara yang visioner dan strategis, yang meletakkan dasar bagi urgensinya perubahan struktur kekuasaan dari yang elitis dan pragmatis, menjadi kekuasaan yang ideologis dan nasionalistis”.
"Dengan menekankan bahwa tak peduli siapa baik dari partai politik apapun atau kelompok pendukung, maupun keluarga elit manapun jika tidak setia pada negara dan juga dapat berarti jika kurang efektif bagi kepentingan negara, akan “disingkirkan”, maka Presiden ingin menegaskan kepentingan negara adalah diatas segala kepentingan lainnya , yang melampaui ataupun memutus wacana politik sempit seperti politik transaksional dan politik balas budi atau oligarki kekuasaan," tegas mantan anggota DPR RI itu dalam keterangannya kepada media, Rabu malam (4/6) di Jakarta.
Ali Wongso kader senior yang sudah 45 tahun berkiprah di Golkar itu, menegaskan bahwa arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini semakin lama makin menunjukkan keberanian politik untuk membebaskan negara dari cengkeraman politik kekuasaan partisan sempit dan kepentingan oligarki serta kepentingan sempit lainnnya yang tidak searah dengan paradigma politik negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tugas sebagai Presiden harus sukses sesuai amanat dan kepercayaan rakyat serta konstitusi negara maka logika politiknya bahwa Presiden tahu persis langkah-langkah kenegaraan apa yang harus diambilnya termasuk kapan dan bagaimana mengimplementasikan pidatonya itu melalui hak -hak prerogatifnya.
Sebagai kader binaan langsung Mayjen TNI (Pur) Prof. Dr. Suhardiman, pendiri SOKSI dan Golkar itu, Ali Wongso menekankan bahwa esensi kekuasaan adalah untuk mengabdi kepada rakyat bangsa dan negara, bukan kepada kelompok, golongan atau partai.
Ia menyoroti bahwa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 harus dipahami sebagai kerangka hukum dan kemauan politik untuk melakukan pemberantasan total terhadap korupsi, mafia hukum dan peradilan, mafia anggaran dan keuangan, mafia tanah, mafia energi dan tambang, mafia pangan, mafia narkoba, mafia judol dan segala bentuk kejahatan lainnya terhadap negara.
“Perpres 66 itu adalah instrumen strategis untuk melucuti dominasi politik kekuasaan yang transaksional dan koruptif serta telah membajak demokrasi -hak hak rakyat selama ini. Tapi itu semua logikanya akan menjadi efektif dengan dibarengi keberanian politik Presiden Prabowo dalam menggunakan hak prerogatifnya secara tepat dan cermat menata ulang teamwork-nya terutama kabinet=nya, tanpa pandang bulu, dari partai mana atau keluarga siapa sebagaimana konsisten dengan pidato-pidato politiknya dalam rangka mengaudit loyalitas , integritas dan moral serta kompetensi para menteri pejabat negara, sekaligus menyaring agar hanya mereka yang sungguh -sungguh bersih dari korupsi dan mereka yang sungguh setia kepada negara - bukan mengutamakan partainya, yang dapat menjadi anggota kabinet teamwork-nya Presiden,” ujarnya.
Menurut Ali Wongso, dengan langkah sejarah kebangkitan politik negara oleh Presiden Prabowo ini, maka bangsa ini tidak boleh lagi mentoleransi tawar-menawar jabatan publik yang tidak berorientasi kepentingan memajukan negara bangsa apalagi untuk kepentingan sempit partai atau golongan yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan negara untuk memperkuat kelompok tertentu sebagai bentuk pengkhianatan pada negara.
Dalam narasi yang lebih dalam, Ali Wongso menggarisbawahi bahwa arah yang sedang diambil oleh Presiden Prabowo adalah rekonstruksi kekuasaan negara menjadi kekuasaan ideologis dan negara, bukan kekuasaan transaksional partai atau kelompok. Dalam hal ini, rakyat Indonesia perlu paham perbedaannya.
Menurutnya yang dibangun oleh Presiden Prabowo bukan sekadar pemerintahan administratif dan bukan pemerintahan partai tetapi yang ingin dibangun adalah pemerintahan negara sebagai abdi rakyat. "Pemerintahan negara itu menegakkan nilai, menjaga ideologi Pancasila, dan melayani seluruh rakyat secara adil bukan menjalankan agenda partisan atau golongan yang sempit,” tegasnya.
SOKSI sebagai organisasi pendiri Golkar yang sejarahnya didirikan oleh Mayjen TNI (Pur) Suhardiman dengan back up TNI AD dipimpin Pangad Jenderal Achmad Yani adalah sebagai ormas pelopor ideologis atas dasar Pancasila dengan pola pikir implementasinya “doktrin karya kekayaan membangun negara”, maka konsisten dengan jatidiri kesejarahannya, SOKSI menyatakan siap aktif berada di garda depan mendukung penuh Presiden Prabowo dalam perjuangan menegakkan politik negara termasuk mewujudkan pemerintahan negara yang bersih dan kuat serta efektif sebagai abdi rakyat untuk membangun negara bangsa, tahap demi tahap menuju Indonesia Emas 2045 selaras Pembukaan UUD 1945.
Mantan Ketua DPP Partai Golkar selama tiga periode itu, menegaskan bahwa kesetiaan pada negara harus lebih tinggi dari kesetiaan pada partai apapun. Rakyat juga harus mulai mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Bagi para kader Partai Golkar, cara pandang itu sesuai dengan doktrinnya “karya siaga gatra praja” karena itu jika ada kader Partai Golkar mengutamakan kepentingan kelompok atau partainya daripada kepentingan negara maka ia sedang mengkhianati partainya sendiri.
“SOKSI berkeyakinan sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak membiarkan Presiden Prabowo berjalan sendiri. “Mari bersama bergerak dan menggerakkan seluruh jaringan pekerja, profesional, guru, petani, pengusaha, ulama dan pemuda Indonesia untuk membangun benteng rakyat benteng bangsa negara pendukung kebijakan politik negara yang visioner ini,” ujarnya penuh keyakinan.
“Bangsa ini sudah terlalu lama diwarnai oleh para oknum elite yang memperdagangkan pengaruh kekuasaan dan uang. Sekarang adalah waktunya mulai menghentikan itu semua. Bangsa ini butuh kekuasaan negara yang kuat dan mandiri serta pro-rakyat. Presiden telah membuka jalan dan memulai langkah itu, sekali lagi ini bukan sekadar langkah politik ini adalah langkah sejarah untuk masa depan generasi muda, masa depan Indonesia, dan kita semua harus ikut aktif menjaga dan mengawalnya. Seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, mengesampingkan perbedaan partai dan kepentingan sesaat, serta bahu-membahu mendukung Presiden Prabowo dalam misi besar mewujudkan Indonesia yang bersih, kuat, dan berdaulat kedepan," tutup Ali Wongso Sinaga Ketua Umum SOKSI itu.
