JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penjualan Bank Central Asia (BCA) pasca krisis moneter 1998 menjadi salah satu bab penting dalam sejarah ekonomi-politik Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut masalah teknis finansial, tetapi juga menyentuh aspek keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dua tokoh yang lantang bersuara dalam persoalan ini adalah Kwik Kian Gie, mantan Menko Perekonomian, serta Sasmito Hadinagoro, tokoh LPEKN sekaligus penggerak Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS).

Penolakan SKL oleh Kwik Kian Gie

Kwik Kian Gie menolak dengan tegas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemilik saham lama BCA.
Menurutnya, SKL adalah instrumen yang merugikan negara karena menghapus kewajiban besar bank penerima BLBI tanpa pertanggungjawaban yang sepadan.

“Bagaimana mungkin utang negara yang begitu besar bisa dianggap lunas hanya dengan mekanisme administratif, sementara kerugian rakyat tidak dikompensasi sama sekali sebagai Pemilik Saham Pemerintah 93 persen sebagai hasil pembayaran Utang fasilitas BLBI GATE Rp33 Trilyun OBLIGOR Anthony Salim yang juga membobol Fasilitas Kredit dari BCA Rp53Trilyun yang masih tercatat dalam BCA sebagai Utang Pribadi Anthony Salim yang belum dilunasinya!?

”disamping masih tercatat" Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah ex BLBI yang ditempatkan pula dalam Buku BCA Rp60Trilyun dan membuahkan pula "SUBSIDI BUNGA OBLIGASI REKAP PEMERINTAH EX BLBI tsb Rp7Tryun / tahun, yang di berikan setiap Triwulan oleh Menkeu RI kepada BCA! demikianlah kritik Kwik YANG SEMPAT RIBUT DEBAT DALAM RAPAT KABINET TERBATAS DI KEMENKES RI sebab Kwik mengakui bercerita kepada Sasmito bahwa dia dengan berat hati penjualan SAHAM BCA 51 persen tersebut dengan harga hanya Rp5Trilyun" dengan syarat OBLIGASI REKAPITALISASI PULUHAN TRILYUN yang masih ada dalam Buku BCA HARUS DIKELUARKAN DULU DARI BUKU LAPIRAN KEUANGAN BCA.

Tetapinapa lacur Rapat 3jam yang diatur oleh Menko Kesra Yusuf Kala tahun 2003," Ketiga Menterinya Ekonomi Pres Megawati tsb MENGABAIKAN PERMINTAAN Pak Kwik yang sampai dengan beliau" berteriak histeris, dan kemudian di erih-erih dirayu, oleh Pak SBY yang saat itu sebagai Menko Polhukam Kabinet Megawati yang baru datang dengan" menepuk pundak Pak Kwik beliau berkata mohon Pak Kwik untuk bersabar saja! Ini fakta sejarah kelam terjadinya Rekayasa, Konspirasi Gelap dan ketiga orang yang patut diduga memang sudah Kolusi dengan Budi Hartono owner PR JARUM KUDUS sebagai pemilik Saham Farallon/ Farindo yang di setvup oleh Thomas Lembong yang patut diduga kala tahun 2002 sebagai "Vice President BPPN !" involve pula sebagai arranger "sebagai ORANG DALAM BPPN jelas punya" Conflict of interest" dengan adanya rencana penjualan Saham BCA 51 persen tsb untuk bisa menjadikan Budi Hartono sebagai" Calon Pemegang Saham Pengendali Baru BCA!"

Sikap ini konsisten dengan pandangan bahwa BLBI harus ditagih dan diselesaikan dengan cara yang adil, bukan dihapuskan begitu saja.

Rapat di Kediaman Megawati di Jln Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat dan Masalah Tata Kelola Keuangan Negara yang jelas-jelas tidak AKUNTABLE (bisa dipertanggung jawabkan). Yang mana sesungguhnya Masyarakat berhak mengetahuinya!

Salah satu kritik keras Kwik adalah fakta bahwa pembahasan krusial mengenai penjualan BCA dilakukan di luar forum resmi kabinet.

Beberapa rapat bahkan disebutkan berlangsung di kediaman Presiden Megawati Soekarnoputri, bukan dalam sidang kabinet.
Kwik menilai praktik ini melanggar prinsip tata kelola yang baik, karena keputusan penting terkait aset negara seharusnya dibicarakan secara transparan dan resmi.

Bagi Kwik, forum privat justru membuka ruang conflict of interest dan mengikis legitimasi kebijakan.

Harga Penjualan yang Tidak Wajar

Penjualan 51% saham BCA kepada konsorsium Farallon Capital Partners pada periode 2002–2003 dengan nilai Rp5,3 triliun dianggap Kwik sangat merugikan negara.
Padahal, pada saat itu kondisi keuangan BCA sudah stabil dengan aset ratusan triliun rupiah.

“BCA sudah kembali sehat, tapi dilepas dengan harga yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya,” tegas Kwik.
Ia memperkirakan potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah akibat undervaluasi harga penjualan ini.

Tender yang Tidak Transparan

Kwik juga menyoroti masalah transparansi tender. Proses penjualan saham BCA dinilai tidak menunjukkan kompetisi yang sehat.Pimpinan AMRO kala ditanya oleh Drs KWIK Kian Gie kok tidak mau ikut tender tertutup bersaing dengan FARALLON dan Standard Charter Bank, ybs menjawab pertanyaan Pak Kwik dengan mentertawakan dugaan Rekayasa " Konspirasi Gelap Penjualan Saham BCA 51 persen: "Kami ABN AMRO Bank TIDAK MAU IKUT "MERAMPOK OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH PULUHAN TRILYUN di dalam Buku BCA yang anda ketahui Kwik!"

Menurutnya, mekanisme terbatas dan tertutup ini jelas tidak menguntungkan negara, bahkan memunculkan kecurigaan adanya kepentingan kelompok tertentu dalam akuisisi BCA.
Jika tender dilakukan secara terbuka, harga jual dipastikan akan jauh lebih tinggi dan sesuai dengan nilai pasar.

Sejalan dengan Perjuangan Sasmito Hadinagoro

Apa yang dikemukakan Kwik Kian Gie senapas dengan opini dan perjuangan Sasmito Hadinagoro. Sasmito menegaskan bahwa perjuangan membongkar BLBI dan BCA Gate bukan sekadar agenda jangka panjang, melainkan perjuangan istiqomah dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

Melalui berbagai forum, aksi demonstrasi — termasuk di BCA Tower bersama Sekjen Gerakan HMS Hardjuno Wiwoho dan tokoh militer purnawirawan Jendral Syamsu Jalal ex Dan Puspom ABRI - JAMINTEL KEJAGUNG RI — serta roadshow kampus di UGM, UNAIR, UNSRI PALEMBANG, USU MEDAN, UNS Solo, UST Yogyakarta,danUI Jakarta, hingga forum Diskusi Publik di Jakarta, Sasmito terus menyuarakan pentingnya keadilan dalam penanganan BLBI- khususnya BCA Gate
bagi Sasmito, penjualan BCA dengan harga murah, mekanisme tender tidak transparan, dan pemberian SKL adalah bagian dari politik ekonomi yang merugikan rakyat, sehingga perlu terus dikritisi.

Penutup

Kontroversi BCA Gate menunjukkan betapa kompleksnya persoalan BLBI yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik sekaligus.
Kwik Kian Gie dengan ketegasannya menolak SKL, menyoroti Rapat Kabinet yang tidak transparan, serta mengkritik harga jual yang tidak wajar, memperlihatkan sikap konsisten seorang teknokrat yang berpihak pada kepentingan bangsa.

Sementara itu, perjuangan Sasmito Hadinagoro bersama Gerakan Civil Society HMS - Hidupkan Masyarakat Sejahtera menjadi bukti adanya suara rakyat yang terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam dalam arus politik praktis.

Keduanya, meski berasal dari latar belakang berbeda, bertemu dalam satu garis perjuangan: menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan Mega Skandal Korupsi Keuangan Negara BLBI GATE Ribuan Trilyun khususnya BCA Gate selayaknya demi Tegakkan Amar Ma"roef Nahi Munkar seharusnya lebih lancar di Tahun2 Rezim Prabowo berkuasa sd 1000 hari yang akan datang! Kunfayakun 7X.