JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sorotan publik terhadap jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) terus menguat pasca-insiden tabrakan antara kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Tragedi tersebut memicu desakan agar Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab.
Desakan itu salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto. Namun, pengamat hukum dan politik Muslim Arbi menilai tuntutan tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa dasar yang objektif dan hasil investigasi yang jelas.
Menurut Muslim, dalam tata kelola perusahaan negara, evaluasi terhadap pimpinan tidak bisa hanya didasarkan pada satu peristiwa, apalagi ketika penyebab kecelakaan belum ditetapkan secara resmi.
“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” ujar Muslim Arbi, Rabu (29/4/2026).
Muslim menegaskan bahwa tanggung jawab atas kecelakaan transportasi bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek. Mulai dari faktor teknis, operasional, sistem keselamatan, hingga pengawasan internal.
Ia mengingatkan bahwa tidak tepat jika seluruh beban langsung diarahkan kepada pucuk pimpinan tanpa melihat akar persoalan secara menyeluruh. “Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.
Lebih jauh, Muslim mengungkap adanya indikasi kepentingan tertentu yang menurutnya perlu dicermati publik. Ia mengaku menangkap sinyal adanya dugaan permintaan proyek di lingkungan KAI yang beriringan dengan tekanan politik terhadap direksi.
“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini tentu harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak boleh dianggap sebagai tuduhan final tanpa pembuktian. “Ini bukan vonis, tetapi alarm. Publik perlu kritis melihat dinamika politik di sekitar BUMN,” tambahnya.
Di sisi lain, Muslim juga menyoroti kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin yang dinilainya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut adanya peningkatan signifikan dalam pelayanan publik.
Transformasi yang dilakukan KAI meliputi digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan pendapatan perusahaan yang disebut mencapai Rp16,83 triliun.
“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujarnya.
Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.
Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan pada sistem. Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.
