JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Provinsi DKI Jakarta masih sebagai ibu kota Indonesia. Menurutnya, keputusan MK sudah tepat dan bagus untuk perkembangan Negara.
“Bravo Mahkamah Konstitusi. Keputusan yang menegaskan Jakarta tetap ibu kota, itu bagus sekali untuk perkembangan Indonesia,” kata Mardani Ali Sera, Senin (18/5/2026).
Seperti diketahui, MK menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga Provinsi DKI Jakarta tetap berstatus sebagai Ibu Kota. Hal itu dinyatakan MK dalam sidang pengucapan putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026.
Mardani pun menilai putusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara, mengingat infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan belum siap sepenuhnya untuk menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional.
“Jakarta dengan segala
potensinya, InsyaAllah akan terus tumbuh berkembang menjadi tempat yang memberikan kebaikan bagi seluruh Indonesia,” tuturnya.
“Dukung MK dan Pemerintah perlu segera membuat strategi yang tepat. Untuk Keppres bisa nanti saja,” imbuh Mardani.
Dengan adanya putusan MK, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan ini menyebut bahwa setiap keputusan masih menggunakan konstruksi hukum bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Termasuk, kata Mardani, terkait jumlah kursi DPR yang harus kembali disesuaikan dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara.
“Kawan-kawan KPU sedang menyusun jumlah kursi Jakarta yang berkurang dari 106 ke 85. Plus hak-hak Ibukota lainnya,” terang Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.
Lebih lanjut, Mardani menekankan pentingnya memperkuat posisi Jakarta secara ekonomi. Apalagi dengan adanya fenomena deurbanisasi karena banyak warga yang memutuskan hengkang dari Jakarta karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan perumahan yang layak.
Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 22.617 warga resmi pindah ke luar Jakarta.
“Meski di satu ini adalah tren yang positif untuk menyeimbangkan kepadatan kota, namun fenomena tersebut juga harus menjadi alarm mengenai kondisi Jakarta hari ini. Penguatan ekonomi di Jakarta harus dimaksimalkan,” papar Mardani.
Sementara terkait posisi IKN, Mardani menilai status Jakarta yang secara hukum masih menjadi ibu kota menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur IKN masih berada dalam fase yang membutuhkan konsolidasi kesiapan lebih menyeluruh.
“Negara perlu memastikan bahwa perpindahan pusat pemerintahan tidak dilakukan lebih cepat daripada kesiapan infrastruktur dasar yang menopang keberlangsungan aktivitas negara sehari-hari,” ungkapnya.
Mardani juga menyoroti bahwa pembangunan IKN harus diukur dari keberfungsian kawasan, bukan hanya progres konstruksi fisik.
“Infrastruktur ibu kota negara harus mampu mendukung mobilitas pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi secara berkelanjutan,” sebutnya.
“Jika tidak dirancang dengan kesiapan matang, risiko munculnya ketidakefisienan logistik, tekanan layanan dasar, dan pembengkakan biaya pemeliharaan di masa depan akan semakin besar,” tambah Mardani.
Selain itu, Mardani juga memandang pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan antara IKN dan daerah-daerah lain yang masih menghadapi ketimpangan infrastruktur dasar.
“Pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan seiring dengan penguatan konektivitas dan layanan dasar nasional secara lebih merata,” ujarnya.
Mardani pun mendorong Pemerintah untuk menyampaikan perkembangan kesiapan infrastruktur IKN secara lebih komprehensif kepada publik. Termasuk kesiapan transportasi, utilitas dasar, perumahan, dan konektivitas antarkawasan.
“Serta keberlanjutan pembiayaan jangka panjang pembangunan ibu kota negara,” pungkas Mardani.
