Berita
Oleh Aris Eko pada hari Minggu, 12 Jul 2015 - 13:19:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Nah, MPR Merespon Tuntutan Amandemen UUD

57zulkifli hasan  (IK) 1.jpg
Zulkifli Hasan, Ketua MPR (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--MPR mulai merespon tuntutan amandemen UUD 1945. Hanya saja mengingat isu ini strategis sekaligus sensitif maka lembaga tinggi negara itu perlu hati-hati mengambil langkah.

"Perubahan UUD bukan persoalan mudah sehingga harus dikawal dan terus diperhatikan secara seksama," papar Zulkifli Hasan, Ketua MPR dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7/2015) di Jakarta.

Zulkifli Hasan mengakui wacana amendemen UUD 1945 disuarakan sejumlah kalangan. Bahkan isu yang sedang mengemuka dan diperbicangkan antar pimpinan lembaga negara dalam sejumlah kesempatan.

Untuk itulah MPR telah membentuk Lembaga Pengkajian MPR RI Periode 2015-2019. "Nanti keputusan perlu tidaknya melakukan perubahan akan dibahas di lembaga pengkajian, termasuk alasannya," kata Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Senin (6/7/2015) Zulkifli Hasan mengukuhkan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI periode 2015-2019 yang beranggotakan 60 orang. Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI terdiri dari pakar ketatanegaraan dan para tokoh masyarakat.

Mereka antara lain adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Hajriyanto Y Thohari, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 Ahmad Farhan Hamid.

Kemudian, pakar hukum Margarito Kamis, pakar Pancasila Yudi Latif, pimpinan PBNU KH Masdar F Masudi, pakar ekonomi Didik J Racbini, politisi PPP Ahmad Yani, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin.

Selain itu juga mantan Menkumham Andi Mattalata, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, mantan anggota BPK Ali Masykur Musa, dan pendiri Gerakan Jalan Lurus Sulastomo serta beberapa tokoh masyarakat lainnya.(ris/dbs)

tag: #amandemen uud  #zulkifli hasan  #ketua mpr  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Hadapi Covid, Ketum PBNU Usul PNS Berzakat 2,5%

Oleh Ariful Hakim
pada hari Sabtu, 27 Feb 2021
JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirodj meminta pemerintah untuk menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai BUMN untuk membayar zakat 2,5% ...
Berita

Saharudin: Kami Berharap Bobby Nasution Tidak Seperti Itu

JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Ketua Presidium Masyarakat Medan Utara Saharudin meminta wali kota Bobby Nasution mempercepat pembangunan di Medan Utara.  Saharudin menilai pembenahan ...