Inilah negeri seolah-olah demokrasi. Tak salah ungkapan Gus Dur menilai praktek demokrasi di negara yang pernah dipimpinnya sekaligus dicintainya ini. Demokrasi dijalankan agar kelihatan tampak demokratis. Bukan sesungguhnya.
Cobalah kita ikuti beberapa ungkapan dibawah ini. Memotret betapa ambigunya dengan azas demokrasi yang menjadi makanan pagi para pelakunya. Bahkan tak jarang dengan lantang menyuarakan paling demokratis. Mari simak.
Katanya masa jabatan Presiden yang tak dibatasi itu akan melahirkan oligarki. Tapi untuk masa jabatan Ketua Umum Parpol tak boleh di batasi masa jabatannya. Bahkan ada tanda-tanda seumur hidup hingga mati di atas kursi Ketua Umum.
Katanya untuk memilih Presiden dan Kepala Daerah menggunakan mekanisme perwakilan dan dipilih oleh parlemen itu tidak demokratis. Jadi harus untuk memilih Presiden maupun Kepala Daerah harus pemilu langsung.
Tapi untuk memilih Ketua Umum Parpol tak perlu melibatkan seluruh anggota. Cukup menggunakan mekanisme perwakilan setiap tingkatan dan dilakukan melalui mekanisme mufakat bulat-bulat. Inipun dikalim demokratis juga.
Ini negara semua institusi publik telah diprivatisasi, parpol diprivatisasi, BUMN diprivatisasi. Demokrasi pun ditekuk menjadi milik pribadi. Pada negeri seolah-olah demokrasi semua menjadi milik pribadi?
Mari bertanya kepada rumput yang bergoyang.(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #haris #demokrasi
