JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mangajukan draft RUU KUHP yang isi pasalnya antara lain soal ancaman penjara bagi penghina presiden.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto mendukung usulan tersebut, karena menurut dia rakyat dan pemerintah harus sama-sama mengetahui, bahwa simbol -simbol negara tidak boleh dihina. Meski, pembangunan politik di Indonesia ini dilakukan secara demokratis.

"Presiden itu harus dijaga, DPR juga. Karena itu simbol-simbol negara. Yang penting adalah bagaimana caranya menyampaikan dan memberikan pendapat," kata Setya di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/8/2015).

Namun dirinya mengatakan, penerjemahan UU penghinaan harus jelas, pasalnya seorang pemimpin harus juga dikritik sesuai dengan kondisi demokrasi.

"Rakyat harus betul-betul mengetahui tidak boleh adanya penghinaan (presiden)," ungkapnya.

Walaupun demikian, rencana pengaktifan kembali pasal penghinaan dalam KUHP tidaklah mudah. Hal itu lantaran MK pernah menolak pasal tersebut. Karena itu Setya mengaku akan melakukan kajian bersama semua pihak terkait.

"Kita sedang evaluasi, menerima masukan -masukan dari pemerintah maupun masyarakat. Yang penting untuk kepentingan negara ke depan," tandasnya.(yn)