JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politisi Partai Golkar, Misbakhun kurang sependapat dengan langkah Presiden Jokowi yang melakukan reshuffle kabinet pada beberapa kementerian.

Salah satu ketidaksetujuannya diarahkan pada penunjukansosok Darmin Nasution yang dipercaya sebagai Menteri KoordinatorPerekonomian yang sebelumnya dijabat oleh Sofyan Djalil. Menurutnya, sosok Darminterindikasi sejumlah persoalan.

"Saya ingin Presiden Jokowi memilih figur yang bersih dan punya kredibilitas tinggi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Kerja. Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan," katanya di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Dalam kasus PT. SAT tersebut, semua sudah dihukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya.

"Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut. Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut," tandasnya.

Saat menjadi Dirjen Pajak, jelas dia, ada beberapa permasalahan Darmin Nasution yang lain seperti dugaan pelanggaran prosedur, dikabulkannya kasus Keberatan PT. Halliburton Indonesia yang keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya.

"Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. Ada apa di balik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?" ketusnya.

Hal-hal seperti ini kata dia,seharusnya dijadikan perhatian utama Presiden Jokowi. Sebab permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian.

"Jangan sampai nanti saat menjabat Menko malah Darmin Nasution memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak. Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu,"paparnya. (iy)