JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR menggelar sidang Paripurna ke-2 masa sidang I tahun 2015-2016 dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 serta nota keuangannya. Rapat paripurna kali ini mendengarkan pandang-pandangan Fraksi di DPR.
Rachel Maryam Sayidina yang mewakili Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangannya terhadap RAPBN 2016. Menurutnya, tidak ada perubahan fundamental dalam RAPBN 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini lantaran pertumbuhan ekonomi kuartal II masih cukup rendah.
“Selama postur APBN 60 persennya hanya untuk anggaran rutin, maka sulit mewujudkan keadilan ekonomi. Fraksi Gerindra menilai penting melakukan perubahan postur anggaran,” kata Rachel di ruang sidang Paripurna kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Sedangkan target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, lanjut Rachel, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pertumbuhan itu bisa dicapai hanya dari partisipasi masyarakat tanpa dorongan pemerintah.
“Ini tidak mencerminkan semangat ‘Kerja, Kerja, Kerja’ yang dijanjikan pemerintah,” sebutnya.
Ketiga, inflasi yang dipatok 4,7 persen dinilai hanya menunjukkan angka agregat namun belum menunjukkan dampak inflasi yang dirasakan masyarakat.
Keempat, asumsi nilai tukar Rp 13.400 per dollar AS harus dijelaskan oleh pemerintah apakah akan berpengaruh positif atau negatif terhadap perekonomian.
Kelima, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan yang dipatok 5,5 persen lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia yang sebesar 7,5 persen dinilai terasa janggal. “Dalam sejarahnya SPN selalu di atas suku bunga acuan BI,” ungkap Rachel.
Keenam, target lifting minyak sebesar 830.000 barel per hari dinilai tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Fraksi Gerindra berpandangan target ini tidak menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan impor.
“Ketujuh, target pajak tidak masuk akal. Rp 1.565 triliun terlalu tinggi dan rasanya tidak mungkin dapat dicapai, mengacu capaian pajak sebelumnya,” kata Rachel.
Kedelapan, Rachel mengatakan, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap alokasi infrastruktur yang sebesar RP 313,5 triliun, lebih tinggi dari APBNP 2015. Namun masalahnya, lanjut dia, bagaimana pemerintah bisa merealisasikan target tersebut sementara realisasi penyerapan anggaran belanja saat ini saja baru mencapai 26 persen. “Dan saat ini sudah bulan Agustus. Kami mengharapkan pemerintah bekerja lebih keras,” ujar Rachel.
Kesembilan, Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan dana transfer ke daerah dan dana desa. Namun disayangkan, kenaikan Rp 117 triliun tersebut lebih banyak dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga melihat belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah.
Kesepuluh, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mengoreksi ulang kebijakan subsidi, sehingga kewenangan yang dimiliki yakni bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya bisa betul-betul untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.(yn)
