Lihatlah betapa tidak berdayanya penguasa politik Indonesia (pemerintah) dan aparat penegak hukum menghadapi mafia pembakar hutan/lahan di Sumatera yang sudah 17 tahun berlangsung dan mengganggu kesehatan penduduk Sumatera maupun negeri tetangga.

Padahal urusannya amat sederhana dan mudah dicegah kalau saja pemerintah "berani" melawan mafia pembakar hutan ini. Bukankah kalau pemerintah serius mau mencegah pembakaran hutan tinggal bikin aturan (bila perlu Perppu) bahwa semua lahan yang terbakar atau terbakar otomatis diambil alih negara!!!

Pasti tidak ada lagi pembakaran hutan. Mereka pemilik lahan justru akan menjaganya karena takut disita negara. Tapi lihatlah apa yang dilakukan pemerintah, yang berpura-pura ber-statement tegas dengan mengerahkan ribuan aparat penegak hukum dan mengancam akan menindak pembakar hutan serta akan mencabut izinnya bila terpaksa atau bila tebukti bersalah.

Statement-statemen pemerintah itu jelas tidak tegas dan bersayap sekedar untuk konsumsi publik dalam negeri maupun luar negeri. Padahal kebijakan seperti disarankan pasti akan didukung publik.

Saya menangkap pernyataan dan langkah-langkah pemerintah itu hanya pura-pura, sebab sebenarnya takut atau merasa "tidak enak" pada mafia hutan. Keadaan asap tebal sebetulnya sudah memenuhi kondisi "kegentingan yang memaksa" untuk terbitnya Perpu.

Ada juga yang menduga bahwa "kebancian pemerintah" tidak terlepas karena keterlibatan dan kepentingan oknum pejabat atau mantan pejabat. Tanpa ketegasan pemerintah atau bukti nyata kemampuan pemerintahan Jkw-JK memadamkan api kebakaran, krisis kepercayaan kepada pemerintah Jkw- JK akan semakin parah dan meluas.

Akibatnya, Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi tidak direspon pasar karena pasar sudah tidak percaya pada keseriusan dan komitmen pemerintah.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.