JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah menteri bidang perekonomian yang tidak menanggapi instruksinya.
Pada rapat terbatas di Istana Presiden, Selasa (29/9/2015) Jokowi marah lantaran instruksinya soal pemangkasan prosedur investasi belum dijalankan kementerian terkait. Akibatnya, beberapa investor masih mendapat kesulitan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Baca juga : Paket Pertama Ekonomi Jokowi Gagal Meroket, Jokowi Siapkan Seri Lanjutannya
"Saya minta di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian segera membuat langkah terobosan yang cepat dalam mengatasi beberapa kendala, terutama perizinan investasi," ucap Jokowi dengan nada meninggi.
Beberapa waktu lalu, Jokowi sudah memberikan empat instruksi untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia. Pertama, Jokowi memerintahkan pengumpulan seluruh regulasi perizinan investasi agar segera dipermudah.
"Kalau perlu dihapus atau direvisi sehingga lebih memudahkan," ujarnya.
Kedua, Presiden Indonesia ketujuh itu juga meminta agar masalah pembebasan lahan segera dibenahi.
"Sehingga sinyal investasi bisa dilihat."
Masalah ketiga yang menjadi sorotan Jokowi adalah soal penambahan kapasitas pembangkit listrik. Dia meminta Kementerian Energi memastikan para investor mendapat kepastian soal ketersediaan pasokan listrik.
"Pasokan listrik harus betul-betul dijelaskan bahwa pada tahun kesekian sudah ada tambahan pasokan, mereka (calon investor) menunggu itu," katanya. Terakhir, Jokowi meminta pembenahan mekanisme ketenagakerjaaan dan sistem pengupahan.
Keempat instruksi itu rupanya belum dijalankan kementrian terkait. Berdasarkan laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), proses pengurusan investasi di Indonesia masih berbelit-belit.
Dengan nada meninggi, mantan gubernur DKI itu mengatakan Indonesia hanya menduduki posisi keenam dalam hal kemudahan berinvestasi di kawasan ASEAN.
"Prosedur yang harus dilalui masih 10 tahapan. Singapura dan Malaysia hanya 3 tahapan. Berarti 70 persen ini harus dihilangkan," ujarnya.
Jokowi juga menilai waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia masih terlalu lama, yaitu 52,5 hari. Sedangkan Singapura hanya 2,5 hari dan Malaysia hanya 5,5 hari.
"Coba dicatat, malu kita. Karena itu, semua harus segera mengumpulkan hal yang berkaitan dengan perizinan. Betul-betul harus punya langkah konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung dunia usaha."
Jokowi meminta setiap menteri kuat mengendalikan bawahannya dalam hal kebijakan. Dia meminta menteri tak terbawa arus pejabat setingkat eselon 1 dan 2. "Kalau terbawa arus bawahannya, sudah lupakan mengenai ini. Apalagi kalau tidak punya keberanian lakukan terobosan ini, sudah lupakan," ujarnya.
Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.(yn)
