Jakarta
Oleh untung suryo pada hari Kamis, 01 Okt 2015 - 06:07:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Ahok Batal Buat Pergub Daging Anjing di Jakarta

96ahok santai.jpg
Ahok (Sumber foto : Eko Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatur peredaran daging anjing melalui peraturan gubernur (Pergub) dibatalkan.

Pembatalan itu bukan lantaran takut diprotes tapi karena ibukota telah memiliki dasar hukum soal peredaran daging konsumsi di Jakarta. Apapun hewannya haruslah aman dikonsumsi dan tidak berpotensi menularkan penyakit.

Awalnya, alasan Ahok akan membuat Pergub daging anjing setelah ada usulan dari Dinas Kelautan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta. Meurutnya, Pergub itu untuk melakukan pengawasan konsumsi daging anjing di Jakarta.

"DKPKP tidak pernah secara khusus mengawasi konsumsi daging anjing di Jakarta. Padahal, daging anjing banyak dikonsumsi di Jakarta. Selama ini pengawasan hanya terhadap daging sapi, babi dan ayam," katanya.

Maka dari itulah, kata Ahok, DKPKP mengusulkan pembuatan Pergub soal pengaturan daging anjing. Awalnya Ahok mendukung tapi bila dijalankan, justru malah akan membuat repot pemerintah.

"Kalau konsumsi tiap jenis ewan dibuat Pergub, capek saya. Nanti ada Pergub kucing, Pergub tupai, Pergub tikus. Solusinya ya pakai aturan yang sudah ada saja," jelasnya.(ss)

tag: #pergub  #anjing  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...