Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Senin, 05 Okt 2015 - 10:53:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Buruh Tiongkok di Indonesia Diperkirakan Sulit Dikontrol Pemerintah

75china.jpg
Buruh asal Tiongkok (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR Sufmi Dasco Ahmad mengkhawatirkan dampak serbuan tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia.

"Jika serbuan massal itu sudah benar-benar terjadi, pengendaliannya akan sangat rumit," ujar Dasco kepada TeropongSenayan, Minggu (4/10/2015).

Dasco mengatakan, keberadaan tenaga kerja asal Tiongkok mengancam tenaga kerja lokal. Ancaman itu muncul akibat pemerintah menghilangkan syarat keharusan bisa bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Dipastikan akan banyak sekali terjadi pelanggaran yang sulit terpantau," tambahnya.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Bali yang heboh beberapa waktu lalu karena mayoritas pekerjanya adalah orang Tiongkok. Hal itu, lanjut Dasco, jelas merupakan pelanggaran berat karena perusahaan yang mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 tenaga kerja Indonesia.

Dasco mengakui di Bali petugas akan sulit a membedakan antara wisatawan dan tenaga kerja asing, karena mereka yang bekerja untuk waktu singkat bisa saja hanya mengaku sebagai wisatawan. Di sisi lain harus juga diakui ada kecenderungan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok lebih merasa nyaman menggunakan tenaga kerja asal negaranya karena akan lebih mudah dikendalikan. Apalagi, perusahaan-perusahaan sejenis BUMN di Tiongkok mempunyai kewajiban moral untuk menyerap tenaga kerja mereka yang didasari nilai-nilai nasionalisme mereka.

Dasco juga merasa pesimistis penegakan pidana keimigrasian, yaitu hukuman 5 tahun bagi orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal seperti diatur UU Nomor 6 Tahun 2011 bisa efektif dilakukan.

"Apalagi jika perusahaan yang mempekerjakan justru juga perusahaan dari negara yang sama dengan orang asing tersebut. Akan lebih mudah bagi mereka untuk kongkalikong menutupi pelanggaran yang sama-sama mereka lakukan," papar Dasco.

Terlepas semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan membuat serbuan tenaga kerja asing semain gencar ke Indonesia, menurut Dasco, pemerintah harus menyadari kewajibannya menyediakan lapangan kerja bagi rakyat karena menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak.(yn)

tag: #buruh china  #pekerja china  #china  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadli Zon Bersuara Soal PKI, Netizen: Kenapa Sekarang Pada Berani Ujuk Gigi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 25 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon melontarkan tentang partai komunis Indonesia (PKI) lewat akun Twitternya @fadlizon. Kicauan Fadli ini membuat banyak ...
Berita

Ingin Berobat dan Mengurus Pesantren, Bupati Bener Meriah Mundur

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tgk Sarkawi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang diumumkan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan ibadah ...