Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Kamis, 08 Okt 2015 - 11:52:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Harga BBM Turun, Jokowi Sudah Ketinggalan Momentum

49SPBU-bbm.JPG
SPBU (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII Harry Purnomo mengutarakan bahwa harga minyak dunia tengah mengalami penaikan. Sehingga, menurut dia, kebijakan menurunkan bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah sudah kehilangan momentumnya.

"Saya lihat udah agak terlambat," kata Harry di gedung DPRRI, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Seharusnya, imbau dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti saran Komisi VII supaya menurunkan harga BBM pada awal September kemarin.

"Komisi VII Saya terutama udah minta awal September lalu. Karena waktu itu harga minyak sangat rendah turun. Kemarin, tiga hari ini minyak dunia ada tren mengalami kenaikan. Saya nggak tau gimana ya pemerintah ke depannya. Harusnya kemaren sudah segera turun. Dan harusnya konsesnus kita di Komisi VII setiap dua bulan sekali dievaluasi," ungkapnya.

Kendati demikian, Harry meminta pemerintah tidak perlumelakukan peninjauan ulang untuk rencananya menurunkan harga BBM.

"Akan lebih baik diturunkan untuk mengurangi beban masyarakat. Tidak bisa beban pertamina di bebankan ke masyarakat," tutupnya.(yn)

tag: #bbm turun  #harga bbm  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...