Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 09 Okt 2015 - 20:04:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Bahas Revisi UU KPK, DPR Temui Presiden Pekan Depan

99Fadli-zon.jpg
Fadli Zon (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pimpinan DPR menyatakan akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas rencana revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada pekan depan.

"Surat sudah disampaikan ketua DPR, mudah-mudahan dalam Senin depan lebih bagus," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2015).

Menurut Fadli, DPR dan pemerintah perlu bersinergi terkait rencana pembahasan revisi UU tersebut.

"Dalam kaitan ini tentu ini pembuatan UU tidak DPR saja. Ini memang isu sensitif makanya dalam Bamus (Badan Musyawarah) minta akan membuat rakonsul dengan presiden, apakah hal ini kita kerjakan atau tidak. Kalau ini kita kerjakan harus ada dengan pemerintah," terangnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu pun kembali menegaskan bahwa keputusan DPR terkait revisi itu harus sesuai dengan opsi pemerintah.

"Seharusnya bersama. Makanya perlu konsul dengan presiden, karena tidak mungkin inisiatif satu pihak, tidak akan jadi UU," pungkasnya.(yn)

tag: #draft uu kpk  #dpr  #presiden jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...