Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Jumat, 09 Okt 2015 - 20:04:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Bahas Revisi UU KPK, DPR Temui Presiden Pekan Depan

99Fadli-zon.jpg
Fadli Zon (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pimpinan DPR menyatakan akan segera bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas rencana revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada pekan depan.

"Surat sudah disampaikan ketua DPR, mudah-mudahan dalam Senin depan lebih bagus," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/2015).

Menurut Fadli, DPR dan pemerintah perlu bersinergi terkait rencana pembahasan revisi UU tersebut.

"Dalam kaitan ini tentu ini pembuatan UU tidak DPR saja. Ini memang isu sensitif makanya dalam Bamus (Badan Musyawarah) minta akan membuat rakonsul dengan presiden, apakah hal ini kita kerjakan atau tidak. Kalau ini kita kerjakan harus ada dengan pemerintah," terangnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu pun kembali menegaskan bahwa keputusan DPR terkait revisi itu harus sesuai dengan opsi pemerintah.

"Seharusnya bersama. Makanya perlu konsul dengan presiden, karena tidak mungkin inisiatif satu pihak, tidak akan jadi UU," pungkasnya.(yn)

tag: #draft uu kpk  #dpr  #presiden jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...