Anggota DPD Juga Tolak Revisi UU KPK
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 13 Okt 2015 - 11:22:51 WIB

Bagikan Berita ini :

67KPK2.jpg
Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan
Kantor KPK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tak hanya masyarakat dan aktivis antikorupsi yang menolak revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), anggota Parlemen sendiri tidak semuanya mendukung upaya itu.

Anggota Komite IV DPD RI Basri Salamah termasuk orang yang tidak setuju dengan revisi UU KPK. Ia meyakini upaya perubahan tersebut disponsori oleh orang-orang bermasalah yang menginginkan lembaga antirasuah itu tak punya taji lagi.

"Rencana revisi undang-undang KPK sesungguhnya adalah bagian dari upaya pelemahan tugas, fungsi dan kewenangan KPK secara kelembagaan. Dalam posisi seperti saat ini saja, korupsi masih merajalela apalagi diperlemah, mau jadi apa bangsa ini. Intinya saya menolak jika Revisi undang-undang KPK, itu melemahkan posisinya secara kelembagaan," ujar Senator asal Maluku Utara ini di Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Basri mengatakan, KPK memiliki andil besar melaksanakan penegakan hukum negara dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, seharusnya seluruh pihak menunjukkan dukungannya terhadap KPK untuk melawan koruptor.

"Langkah-langkah yang dilakukan selama ini oleh KPK telah menyelamatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ucapnya.(yn)

tag: #draf uu kpk  #uu kpk  #dpd  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING